KENDARINEWS.COM– Proyek hilirisasi aspal Buton resmi menjadi bagian dari daftar prioritas investasi yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Langkah ini menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Dengan nilai investasi mencapai Rp1,49 triliun, proyek strategis ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi 3.450 orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hilirisasi aspal Buton menjadi salah satu dari 18 proyek hilirisasi nasional yang didorong untuk segera direalisasikan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa dokumen proyek hilirisasi ini telah memasuki tahap Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan, setelah melalui proses pra-studi kelayakan (pra-FS). Seluruh dokumen proyek telah diserahkan kepada Danantara pada Juli 2025.
“Semua proyek sudah masuk fase FS, termasuk hilirisasi aspal Buton. Saat ini sedang dalam proses finalisasi dan ditargetkan selesai akhir tahun,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, di Jakarta, Minggu (21/9/2025).
Menteri ESDM sekaligus Kepala Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa proyek hilirisasi yang diajukan telah melalui berbagai tahapan kajian, termasuk melibatkan akademisi, dunia usaha, dan mitra teknologi. Ia optimistis Danantara dapat mengeksekusi proyek-proyek ini dengan baik.
“Ini memang belum sempurna. Tapi untuk penyempurnaannya kami serahkan ke Danantara. Mereka punya sumber daya untuk menyempurnakan sekaligus membiayai proyek ini,” ujar Bahlil.
Bahlil juga menekankan pentingnya proyek hilirisasi sebagai alat pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang layak. “Nilai tambah dari hilirisasi harus berputar di dalam negeri. Ini akan menciptakan pekerjaan dengan upah yang layak, bukan sekadar UMR. Ini adalah cara kita memberikan keadilan dalam pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap percepatan proyek hilirisasi ini. Dalam pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan, Prabowo menegaskan bahwa proyek-proyek bernilai US$38 miliar atau sekitar Rp613,9 triliun akan dipercepat pelaksanaannya. “Proyek ini mencakup berbagai sektor termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batubara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan,” jelasnya
