KENDARINEWS.COM-– Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah menghadapi tantangan berat di tengah keterbatasan anggaran. Pemangkasan dana yang signifikan berbanding terbalik dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ambisius serta tuntutan peningkatan kualitas fasilitas pelayanan publik.
Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Rajulan, mengungkapkan kondisi ini dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sultra. Ia menjelaskan bahwa penarikan seluruh Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 33 miliar berdampak besar pada operasional dinas.
“Anggaran yang kami terima saat ini sangat minim, sementara tanggung jawab kami besar,” ujar Rajulan. Akibatnya, anggaran efisiensi dinas turun menjadi Rp 46,9 miliar, dan pagu anggaran untuk RAPBD 2025 ditetapkan sebesar Rp 45,2 miliar.
Meski demikian, Dishub Sultra tetap ditargetkan untuk mencapai PAD sebesar Rp 30,8 miliar pada tahun 2025. Rajulan optimistis target ini dapat tercapai, bahkan melampaui 100%, dengan memaksimalkan retribusi parkir melalui zonasi dan pengembangan aplikasi digital berbasis e-retribusi. Sistem ini diharapkan dapat menekan potensi kebocoran pendapatan, didukung oleh Bank Sultra dan Bank Indonesia.
Namun, keterbatasan anggaran juga berdampak pada pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur transportasi. Dari total 13 pelabuhan dan 11 terminal yang menjadi tanggung jawab Dishub Sultra, hanya tersedia Rp 5 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi.
“Tahun 2024 kami fokus membangun terminal di Kolaka Utara. Jika dibagi rata, dananya hanya cukup untuk perbaikan minor,” jelas Rajulan. Ia berharap ada penambahan anggaran pada APBD Perubahan untuk memperbaiki fasilitas penting yang rusak, seperti dermaga, jalan masuk, dan genset, terutama mengingat seringnya pemadaman listrik mengganggu sistem penjualan tiket digital.
Anggota Banggar DPRD Sultra, Nursalam Lada, memberikan dukungan penuh terhadap permohonan Dishub Sultra. Ia menyoroti kondisi memprihatinkan di beberapa terminal dan pelabuhan penyeberangan, seperti di Kamaru, yang menurutnya dapat merusak citra Sultra di mata wisatawan.
“Penumpang di bandara sangat nyaman, tapi di penyeberangan banyak yang bertengger di pohon,” sindir Nursalam, menekankan perlunya perbaikan fasilitas seperti toilet dan dermaga di Kamaru. Ia juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memberikan perhatian lebih pada Dishub Sultra.
“Tanggung jawab mereka berat, tapi fasilitasnya sangat minim. Kita memungut retribusi besar, tapi fasilitasnya tidak sebanding,” tegasnya. Nursalam juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap aset-aset perhubungan yang terbengkalai, serta perlunya pengaturan tambat labuh untuk kapal pertambangan.
Dengan anggaran yang terbatas, Dishub Sultra dituntut untuk berinovasi dan memaksimalkan potensi PAD, sambil tetap menjaga kualitas pelayanan dan infrastruktur transportasi. Dukungan dari DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat membantu Dishub Sultra mengatasi tantangan ini dan memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah.
