KENDARINEWS.COM-– Bupati Konawe, Yusran Akbar, dan Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, menyatakan perang terhadap korupsi. Keduanya merespon langsung arahan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Komitmen ini disampaikan usai keduanya mengikuti rapat koordinasi program pencegahan korupsi terintegrasi pemerintah daerah se-Sultra akhir pekan lalu.
Bupati Yusran Akbar menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Digitalisasi sistem pelayanan publik dan penguatan pengawasan internal menjadi kunci utama dalam meminimalisir potensi korupsi.
“Kolaborasi dan keterbukaan informasi adalah senjata ampuh kita dalam membangun pemerintahan yang melayani masyarakat secara adil,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (3/8/2025).
Senada dengan Bupati Konawe, Wali Kota Yusran Fahim berkomitmen menjadikan Pemerintah Kota Baubau bebas dari praktik korupsi. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, mulai dari tingkat kelurahan hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi prioritas utama.
“Korupsi adalah musuh bersama. Penguatan pengawasan internal dan eksternal akan memastikan setiap kebijakan dan program sesuai prinsip pemerintahan bersih,” tegasnya.
Penandatanganan komitmen antikorupsi ini, menurut Wali Kota Yusran, merupakan bukti nyata keseriusan Pemkot Baubau dalam memberantas korupsi di semua lini pemerintahan.
Gubernur Andi Sumangerukka sebelumnya telah menekankan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan moral dan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Deklarasi dari Konawe dan Baubau ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain di Sultra dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
