KENDARINEWS.COM—Dalam upaya mendigitalisasi pelayanan publik di bidang keagamaan, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Kendari resmi meluncurkan aplikasi layanan digital CS Kota Kendari (KENARI). Peluncuran aplikasi ini berlangsung pada hari Kamis (25/6) dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sulawesi Tenggara, Muh. Saleh.
Dalam sambutannya, Muh. Saleh menyatakan bahwa peluncuran aplikasi KENARI merupakan langkah nyata Kemenag untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat dan efisien.
“Saat ini semuanya sudah serba digital. Kita tidak bisa tertinggal. Aplikasi ini diharapkan bisa menyederhanakan pelayanan dan membantu masyarakat yang ingin mengakses layanan di Kemenag Kota Kendari,” ujarnya.
Aplikasi KENARI dikembangkan untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan keagamaan secara digital, seperti informasi madrasah, syarat pendirian masjid dan pondok pesantren, serta berbagai layanan administrasi keagamaan lainnya.
Acara peluncuran juga dihadiri oleh Asisten Ahli Wali Kota Kendari, dr. H. Sukirman, yang hadir mewakili Wali Kota. Dalam sambutannya, ia menyambut baik terobosan digital ini dan menyebut bahwa penggunaan layanan digital sudah menjadi kebutuhan di era saat ini.
“Di Kota Kendari, hampir semua instansi pemerintahan telah mengarah ke digitalisasi layanan. Namun, perlu diantisipasi keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, sehingga layanan manual tetap harus disediakan sebagai cadangan,” jelasnya.
Kepala Kemenag Kota Kendari, Hj. Marni, menjelaskan bahwa aplikasi ini dikembangkan melalui Customer Service (CS) untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat.
“Saat ini kita fokus pada layanan dasar, namun ke depan aplikasi KENARI akan dikembangkan lebih luas lagi, termasuk layanan akses informasi madrasah, pendirian masjid, pondok pesantren, dan lainnya,” ujar Hj. Marni.
Dengan peluncuran CS KENARI, Kemenag Kota Kendari berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan, memperkuat transparansi, serta mendukung reformasi birokrasi berbasis digital di lingkup pemerintahan.(lis)
