KENDARINEWS.COM—Tingkat kedisiplinan pegawai lingkup pemerintah Provinsi Sultra masih kurang. Terbukti Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hugua tampak geram saat inspeksi mendadak (sidak) disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia banyak menemukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak disiplin alias telat masuk kantor. Bukan hanya itu, kondisi kantor pun terkesan tidak terawat.
“Kami akan mendorong tingkat kedisiplinan ASN. Jika masih tidak patuh, kita akan berikan sanksi,” tegas Hugua kemarin.
Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah lanjut tandem Andi Sumangerukka, Pemprov memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mengawasi seluruh kegiatan pemerintahan di Sultra, termasuk di kabupaten dan kota. Oleh karena itu, seharusnya Pemprov menjadi contoh dalam hal kedisiplinan. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain.
“Saya sidak di Dinas jam 08.05 WITA, dari 80 pegawai, baru tujuh orang yang hadir. Setelah saya berada di sana selama setengah jam, jumlah pegawai yang datang baru bertambah menjadi 15 orang. Artinya, ini menunjukkan betapa rendahnya tingkat kedisiplinan ASN di lingkungan Pemprov Sultra,” ungkap Hugua kecewa.
Tak hanya soal kedisiplinan waktu, Hugua juga menyoroti kebersihan dan kerapihan kantor yang dinilainya tidak terjaga. Ia mengungkapkan kondisi di Kantor Gubernur yang menurutnya jauh dari kata layak.
“Wow, tidak layak, sangat tidak layak.” kritiknya.
Untuk meningkatkan kedisiplinan, Wagub Sultra menginstruksikan agar surat edaran lama tentang apel pagi ASN kembali diaktifkan. Dalam aturan tersebut, setiap ASN diwajibkan mengikuti apel pagi pada pukul 07.30 sebelum memulai pekerjaan diluar bulan ramadan. Kehadiran akan dicatat langsung oleh pimpinan SKPD masing-masing dan akan diawasi oleh staf ahli serta asisten gubernur.
“Setiap pagi mereka harus apel dulu, lalu berdoa agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ini bukan hanya soal absensi, tapi juga pembentukan mentalitas dan tanggung jawab sebagai abdi negara,” tegas mantan Bupati Wakatobi itu.
Sebagai bentuk evaluasi, Pemprov berencana mengumumkan ASN dengan tingkat ketidakhadiran tertinggi setiap tahun. ASN yang paling malas akan diberikan ‘penghargaan’ berupa sapu atau sekop sebagai simbol kedisiplinan yang buruk. Namun ini masih akan dibahas kembali dan dicari formula yang paling tepat.
“Minimal kita umumkan siapa ASN yang paling malas. Mungkin peringkat pertama kita beri sapu, yang kedua sekop, dan seterusnya. Tapi yang disiplin tentu akan kita beri apresiasi yang layak. Jika ini diterapkan dengan serius, dampaknya juga bisa berpengaruh ke tunjangan kinerja (TPP),” ujarnya.
“Artinya itukan bisa kita hitung selama sebulan berapa menit terlambatnya dan ketemu berapa jam. Misalkan TPP 3 juta perbulan dihitung berapa gaji perjam, nah setelah itu dikurangi dengan waktu keterlambatan-keterlambatan mereka. Sehingga ini bisa menjadi perhatian serius bagi para ASN kita,”tandasnya.
