KENDARINEWS.COM—Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan dengan melibatkan 17 Dinas Ketahanan Pangan kabupaten/kota, serta berbagai instansi terkait, seperti Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM), Rabu (26/2). Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional yang sebelumnya dipimpin oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, H. Asrun Lio, dalam kesempatan itu menyoroti kenaikan Indeks Perubahan Harga (IPH) di Kabupaten Bombana dan Muna yang menjadi perhatian nasional. Menurutnya, lonjakan harga yang signifikan terjadi di Bombana, terutama pada komoditas daging ayam dan bawang merah. Sementara di Muna, harga beras, cabai merah, dan cabai rawit mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Hal ini menjadi pertanyaan besar, mengingat di daerah sekitar seperti Konawe Selatan, Kolaka, dan Kendari, harga-harga cenderung stabil atau bahkan mengalami penurunan.
“Kita perlu melakukan cross-check lebih lanjut terhadap data ini. Bisa saja ada kesalahan dalam pencatatan atau penginputan data, tetapi juga mungkin ada faktor lain, seperti terganggunya distribusi pangan,” ungkap Asrun.
Dugaan utama penyebab kenaikan harga di Bombana dan Muna adalah gangguan distribusi yang menyebabkan kelangkaan stok, sehingga berujung pada lonjakan harga. “Oleh karena itu, pemerintah daerah segera merumuskan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri,”jelasnya.
Beberapa langkah yang dibahas dalam Rakor tersebut antara lain subsidi transportasi pangan untuk mengurangi biaya distribusi, optimalisasi stok pangan melalui koordinasi antara Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan, serta monitoring harga secara intensif oleh BPS guna memastikan akurasi laporan IPH. “Selain itu, pemerintah juga mendorong sinergi dengan distributor, pedagang, dan Balai POM guna mencegah spekulasi harga yang dapat merugikan masyarakat,”tegasnya.
Sekda Sultra menegaskan bahwa seluruh pihak harus terus melakukan pemantauan dan pengawasan harga pangan di lapangan untuk memastikan stabilitas harga, terutama menjelang bulan Ramadan. “Kita ingin memastikan bahwa masyarakat bisa menjalankan ibadah dengan tenang, tanpa khawatir akan lonjakan harga pangan. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara semua pihak sangat diperlukan,” pungkasnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Ari Sismanto, dalam Rakor tersebut mengungkapkan bahwa pada Januari 2025, inflasi Sultra berada di posisi ketiga terendah secara nasional dengan angka 0,39 persen, sementara inflasi nasional tercatat 0,76 persen. Namun, kenaikan IPH di Bombana menjadi perhatian utama, karena pada minggu kedua Februari, daerah ini menempati peringkat kedua tertinggi IPH nasional dengan angka 4,98, sebelum turun ke peringkat tiga dengan angka 4,38 pada minggu ketiga.
Untuk wilayah Sultra, setelah Bombana IPH tertinggi disusul oleh Muna dengan 1,46 kemudian Kolaka Timur berada di peringkat ketiga dengan IPH 0,39.
“Yang menjadi penyumbang utama kenaikan harga di Bombana adalah daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Sementara di Muna, kenaikan lebih banyak disebabkan oleh kenaikan harga beras, cabai merah, dan cabai rawit. Sementara itu, Kolaka Timur didorong oleh kenaikan harga cabai merah, minyak goreng, dan beras,” jelas Ari Sismanto.
Untuk mengatasi lonjakan harga ini, pemerintah daerah mendorong kerja sama antardaerah, seperti yang telah dilakukan antara Kabupaten Muna dan Kolaka Timur dalam mendistribusikan beras. Rakor juga menekankan perlunya pengawasan langsung di lapangan guna memastikan ketersediaan pasokan dan menghindari kelangkaan yang dapat menyebabkan gejolak harga.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan peningkatan produksi pangan sebagai solusi jangka panjang. Upaya ini mencakup sektor tanaman pangan maupun peternakan. “Kebijakan stabilisasi harga juga akan diperkuat melalui gerakan pangan murah dan operasi pasar yang akan dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,”paparnya.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga ketahanan pangan di Sultra, terutama menghadapi tantangan harga dan distribusi yang kerap terjadi menjelang hari-hari besar keagamaan. “Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak melakukan panic buying, mengingat pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga di pasaran,”pungkasnya. (rah)
