KENDARINEWS.COM — Seiring meredanya Covid-19, program bantuan sosial (Bansos), semakin berkurang. Namun demikian, pemerintah akan tetap melanjutkan penyaluran bantuan bagi warga kurang mampu. Salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Tahun lalu, sebanyak 7.312 kepala keluarga (KK) di Kolaka Utara (Kolut) menjadi penerima. Tapi untuk tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolut belum mendapat kuota dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kolut, Sainal Ahmad, mengatakan, sejumlah program Bansos tahun 2023 ini tak lagi disalurkan. Namun untuk PKH tetap dilanjutkan. Hingga kini, kuotanya masih ditunggu dari Pemerintah Pusat. Tahun lalu, jumlah penerima bantuan PKH menunjukkan grafik penurunan. Jika penyaluran tahap pertama sebanyak 7.312 keluarga penerima manfaat (KPM), maka pada tahap keempat tersisa 6.862 KPM.
“Jadi, penerima bantuan adalah keluarga yang memenuhi kriteria kemiskinan dan memiliki komponen PKH. Di Kolut, penerima PKH merujuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Posisi daerah hanya menyiapkan data sementara yang menetapkan penerima bantuan menjadi domain Kemensos,” jelas Sainal Ahmad, Minggu (15/1). Besaran bantuan PKH setiap KPM kata Sainal, berbeda atau disesuaikan dengan komponen yang tercover meliputi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Komponen kesehatan meliputi ibu hamil dan anak usia 0 sampai 6 tahun. Program ini juga memberikan bantuan pendidikan bagi pelajar SD , SMP dan SMA sederajat. “Komponen terakhir adalah kesejahteraan sosial. Yang mana, peruntukannya bagi Lansia (di atas 60 tahun) dan penyandang disabilitas. Untuk disabilitas hanya yang kategori berat,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Kolut, Arbain, menambahkan, penerima PKH tersebar di 15 kecamatan. Penerima terbanyak tercatat di Lasusua sementara terkecil adalah Kecamatan Tiwu. Penyaluran bantuan PKH tahun lalu sebanyak empat tahap. Jumlah penerimanya fluktuatif. Tahap pertama 7.312 KPM, namun tahap dua sebanyak 246 keluarga penerima yang dicoret. Makanya, hanya 7.066 keluarga yang menerima bantuan.
“KPM kembali berkurang pada penyaluran tahap ketiga. Jumlah yang terhapus lebih banyak lagi. Tahapan ketiga ini sebanyak 305 yang dicoret. Pada penyaluran tahap empat, ada penambahan 81 KPM sehingga menjadi 6.862 KPM. Bantuan tahap I dan II sebesar Rp 2,6 juta sedangkan tahap III dan IV Rp 2,3 juta,” pungkasnya. (kn)
