KENDARINEWS.COM — Komitmen Bupati Konawe Selatan (Konsel), H. Surunuddin Dangga dalam meningkatkan kualitas layanan publik di otoritanya, mendapat pengakuan. Terbaru, Pemkab melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menggelar rapat koordinasi Pokja Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) di aula auditorium kantor bupati, Selasa (22/3).
Dalam kesempatan itu, Surunuddin Dangga kembali menekankan, Pemkab tetap komitmen memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada seluruh masyarakat. Sebab kualitas pelayanan publik merupakan indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. “Kualitas dan akses pelayanan publik yang baik sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Inovasi OPD harus dikedepankan. Memberi solusi praktis ke masyarakat yang memerlukan kepastian, transparansi dan percepatan,” ungkapnya usai membuka kegiatan tersebut yang dirangkaikan dengan penyerahan piagam kepatuhan tinggi pelayanan publik tahun 2021 oleh Ombudsman RI untuk Pemkab Konsel.
Mall Pelayanan Publik, lanjutnya, mampu memberikan kemudahan, kecepatan dan keterjangkauan bagi warga. Ini juga dapat meningkatkan kualitas layanan dan kinerja aparatur kedepannya. “Daerah harus mampu menghadirkan kemudahan-kemudahan dalam pelayanan publik. MPP nantinya dilengkapi fasilitas counter pelayanan, tempat bermain anak, ruang laktasi, ATM Centre, fasilitas difabel, meeting room dan perpustakaan publik,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo, mengapresiasi tekad Pemkab Konsel untuk membangun Mall Pelayanan Publik. Ombudsman RI mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas di daerah itu. “Penilaian kepada Pemkab Konsel terkait kepatuhan tinggi pelayanan publik tahun 2021, Ombudsman RI memberikan predikat hijau sebagai predikat tertinggi. Di Sultra ada tiga kabupaten yang mendapat penilaian hijau, yakni Bombana, Konsel dan Kota Kendari,” kata Mastri, kemarin.
Ia mengatakan Pemkab Konsel sudah dua kali menerima piagam penghargaan kepatuhan tinggi dalam pelayanan publik. Penilaian yang pertama di tahun 2019 dan tahun ini. “Di tahun 2020 kemarin tidak ada penilaian dari Ombudsman karena pandemi Covid-19,” jelas Mastri Susilo. Sementara itu Kepala DPM-PTSP Konsel, I Putu Darta, mengatakan, pihaknya terus memantapkan pelayanan publik yang bersifat akuntabel, profesional, mudah dan cepat. “Dengan ini kami berharap bisa mendongkrak daya saing berusaha dan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya. (b/ndi)
