KENDARINEWS.COM- – Bupati Buton Tengah (Buteng), Dr. Azhari, menerima penghargaan nasional “Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif Indonesia 2025” dari Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya. Seremoni penyerahan digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, akhir pekan lalu.
Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Buteng pada subsektor kriya, khususnya kerajinan tenun. Menurut Dr. Azhari, prestisius ini diraih berkat kerja cerdas dan konsistensi Pemkab Buteng dalam membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
“Kabupaten Buton Tengah dinobatkan pada subsektor kriya dengan fokus pada kerajinan tenun, yang dinilai memiliki keunikan motif, nilai budaya tinggi, serta potensi ekonomi berkelanjutan. Tenun Buteng tidak hanya menjadi identitas kultural daerah, tetapi juga penggerak ekonomi masyarakat lokal,” ungkapnya, Minggu (21/12/2025).
Penetapan KaTa Kreatif dilakukan melalui proses seleksi ketat dan berjenjang: mulai dari penilaian mandiri kabupaten/kota (PMK3I), sosialisasi program, hingga uji petik lapangan oleh tim penilai independen. Dari 16 kabupaten/kota se-Indonesia yang mendaftar, hanya enam yang berhasil ditetapkan, antara lain Buteng, Kota Banjarmasin, Kabupaten Cilacap, Kota Manado, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Trenggalek.
Mantan Rektor USN Kolaka menjelaskan, upaya pengajuan KaTa Kreatif telah dimulai sejak 2018 melalui pengisian borang administrasi. Pada 2022, Pemkab Buteng menyusun masterplan pengembangan ekonomi kreatif, dan pada 2023 mengikuti uji petik PMK3I meski belum lolos. Konsistensi itu akhirnya membuahkan hasil pada tahun ini.
“Alhamdulillah, Kabupaten Buton Tengah menerima penghargaan ini. Ini menjadi pemicu bagi kami untuk terus mendorong ekonomi kreatif daerah. Penghargaan ini merupakan dukungan yang sangat kuat bagi daerah yang baru berusia 11 tahun,” terangnya.
Dr. Azhari menambahkan, ke depan Pemkab Buteng akan memperkuat komitmen pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan, terutama subsektor kriya tenun. Upaya akan difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pasar, dan dukungan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan perajin.
