KENDARINEWS.COM — Produksi perikanan tangkap di Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Merosotnya hasil tangkapan nelayan ini, tak lepas dari rusaknya ekosistem laut, yang diduga kuat dipicu aktivitas pertambangan di berbagai daerah.
Informasi itu diungkap Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Yusrianto saat tampil di Podcast Kendari Pos Channel, Jumat (21/11/2025).
Dalam podcast yang dipandu langsung Direktur Kendari Pos, Awal Nurjadin, DPD HNSI Sultra menyebut, masuknya limbah dari kawasan tambang ke laut, sedimentasi dari hutan, hingga kerusakan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap destruktif, menjadi faktor utama yang menurunkan produktivitas perikanan. Dampaknya, nelayan kini harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan ikan.
“Dulu nelayan cukup melaut 5–7 mil dari garis pantai. Sekarang, saat musim hujan dan limbah turun dari gunung, mereka harus pergi hingga 13 mil. Biaya operasional naik, pendapatan menurun,” ujar Yusrianto.
Ia menyebut, sejumlah wilayah yang paling terdampak berada di sekitar kawasan pertambangan, seperti Kolaka, Kolaka Utara, Bombana, Konawe Utara, dan Konawe Selatan (Konsel).
Tak hanya nelayan, industri pengolahan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari juga ikut terpukul. Minimnya pasokan ikan membuat beberapa unit usaha terpaksa menghentikan kegiatan produksi.
Belum Berpihak ke Nelayan
Yusrianto menambahkan, kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada nelayan. Menurutnya, regulasi perikanan harus diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional.
“Kita ini negara maritim. Di Sultra saja 70 persen wilayahnya laut. Tapi orientasi pembangunan belum fokus pada penguatan sektor pesisir,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan pelabuhan perikanan masih minim. Dari kebutuhan yang tinggi, baru sekitar 7–8 pelabuhan yang tersedia.
Yusrianto juga membandingkan pelayanan nelayan di Indonesia dan di Filipina. “Di Filipina, nelayan disambut, disiapkan ruang ber-AC, bahkan dibayar sebagian sebelum menjual ikan. Sementara di kita, pelayanan sangat minim. Ini harus berubah,” tegasnya.
Tak hanya itu, Yusrianto menilai perbankan masih enggan memberikan pinjaman kepada nelayan, karena dianggap berisiko tinggi. Ia mendorong, adanya regulasi yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan pesisir.
“Nelayan kecil sangat sulit mengakses modal. Perlu ada kebijakan, bahkan peraturan daerah, yang menjamin mereka bisa berkembang seperti UMKM lainnya,” harapnya.
Menurut dia, nelayan tidak cukup hanya menangkap ikan lalu menjualnya. Pemerintah harus mendukung usaha pengolahan skala kecil agar nelayan mendapatkan nilai tambah.
“Yang lebih sejahtera itu, justru pengusaha pengolahan ikan, bukan nelayan. Padahal kalau ada bantuan teknis dan sarana, nelayan bisa memproduksi ikan kering, abon, sampai produk siap makan,” jelasnya.
Yusrianto menegaskan, HNSI siap bersinergi dengan pemerintah dan perbankan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kami berharap, pembangunan ke depan menempatkan masyarakat pesisir sebagai prioritas. Nelayan harus menjadi subjek, bukan hanya objek. Semoga kehadiran kami di HNSI Sultra, membawa angin segar dan membuat nelayan lebih bahagia,” imbuhnya.
