KENDARINEWS.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait investasi Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh mengandung kebenaran. Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan Whoosh di masa kepemimpinannya bukan semata-mata untuk mencari keuntungan finansial.
“Transportasi massal itu bukan diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan produktivitas masyarakat,” ungkap Jokowi di Surakarta, Senin (27/10), dikutip dari CNN Indonesia.
Jokowi menjelaskan, proyek kereta cepat Whoosh dibangun untuk mengatasi kemacetan parah di Jakarta dan Bandung yang ditaksir merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun. Menurutnya, transportasi massal seperti Whoosh, MRT, dan LRT memiliki social return on investment berupa penurunan polusi, peningkatan produktivitas masyarakat, serta efisiensi waktu perjalanan.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya mengaku sebagian sependapat dengan pandangan Jokowi. Ia menilai proyek Whoosh memang memiliki misi pembangunan wilayah (regional development), meski potensi tersebut belum dikembangkan secara optimal.
“Ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh tuh sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu harus dikembangkan ke depan, jadi ada betulnya,” ujar Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).
Purbaya menjelaskan, manfaat ekonomi dari proyek Whoosh akan terasa lebih besar apabila kawasan di sekitar stasiun dan jalur kereta cepat dikembangkan secara maksimal. Dengan begitu, nilai investasi sosial yang dimaksud Jokowi dapat terealisasi melalui pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah sekitar lintasan Whoosh.
Polemik mengenai proyek senilai US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS) itu kembali mengemuka karena beban utang yang masih harus diselesaikan. Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk membayar utang tersebut. Ia mengatakan tanggung jawab pengelolaan kini berada di tangan Danantara, sebagai entitas yang mengelola dividen BUMN.
“Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja,” kata Purbaya.
Purbaya menilai, apabila pengembangan kawasan sekitar jalur Whoosh berjalan sesuai rencana, maka manfaat sosial dan ekonomi yang ditekankan Jokowi bisa terwujud, menjadikan proyek ini tidak sekadar infrastruktur transportasi, melainkan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah. (*)
