KENDARINEWS.COM- – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, membuka secara resmi Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan yang melibatkan seluruh kepala SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra ini berlangsung di Hotel Sahid Azizah Syariah Kendari, Senin (27/10/2025).
Rakor ini dihadiri oleh seluruh kepala satuan pendidikan tingkat menengah dari 17 kabupaten/kota di Sultra. Dalam arahannya, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan urgensi penyelarasan program pendidikan daerah dengan kebijakan strategis nasional.
“Kepala sekolah wajib mendukung dan menyelaraskan program daerah dengan kebijakan strategis nasional. Ini krusial agar pelaksanaannya efektif dan memberikan dampak nyata bagi peserta didik,” tegas Gubernur Andi Sumangerukka.
Gubernur Andi Sumangerukka menyoroti tujuh program unggulan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang harus menjadi acuan utama. Selain itu, ia juga menekankan dukungan terhadap program strategis nasional yang tengah berjalan di Sultra, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, Revitalisasi Pendidikan, serta Digitalisasi Pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka juga mengingatkan pentingnya penyamaan persepsi di antara para kepala sekolah. Kesamaan pandangan ini diharapkan dapat memastikan seluruh kebijakan pendidikan berjalan searah dan konsisten. Beliau juga mendorong optimalisasi pemanfaatan fasilitas pendidikan yang ada, dengan tujuan meningkatkan kecerdasan, kreativitas, dan karakter peserta didik.
“Pemerataan bantuan pendidikan harus disesuaikan dengan jumlah siswa dan beban kerja masing-masing sekolah. Keseimbangan antara pelayanan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik juga harus diperhatikan,” tambahnya.
Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah akan dilakukan berdasarkan profesionalisme, integritas, kompetensi, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia juga mengingatkan para kepala sekolah untuk menjadi teladan bagi guru dan peserta didik.
“Tidak boleh ada kesenjangan kesejahteraan antar guru. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi pemerintah provinsi untuk memastikan keadilan dan pemerataan kesejahteraan di sektor pendidikan,” jelasnya.
Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Sultra menunjukkan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas satuan pendidikan. Tujuannya adalah mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih berkeadilan, adaptif, dan berdaya saing tinggi di seluruh wilayah Sultra. (Dokpim)
