KENDARINEWS.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur-dapur penyedia makanan bergizi di Kota Kendari, Senin (29/9/2025). Dalam sidaknya, Wagub Sultra mengingatkan seluruh dapur penyedia MBG wajib mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), terutama dalam aspek kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas gizi.
Didampingi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra serta sejumlah pejabat terkait, Hugua melakukan peninjauan langsung ke dua lokasi dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Kendari, yakni SPPG Makosat Brimob Polda Sultra dan Rumah Dapur SPPG Tunggala di Kecamatan Wua-Wua.
“Wajib mengikuti SOP, supaya tidak terjadi lagi masalah (keracunan) makanan,” tegas Ir Hugua, usai melakukan sidak.
Saat meninjau dapur SPPG di Makosat Brimob, Hugua menyatakan kekagumannya terhadap pengelolaan dapur yang dinilainya sudah sesuai standar. “Saya lihat ini keren, standar betul. Dapur ini ideal, mulai dari pengolahan, penyimpanan bahan makanan, hingga distribusinya semua sesuai SOP. Ini bukti bahwa pengelola, baik swasta maupun ibu-ibu PKK, sudah sangat siap,” ujarnya.
Mantan Bupati Wakatobi dua periode ini menjelaskan, dapur MBG bukan hanya bertugas menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Tahun 2025, tercatat sekitar Rp107 triliun dana program MBG beredar dari pusat hingga tingkat kecamatan, dan angka ini diproyeksikan meningkat hingga Rp350 triliun di tahun-tahun mendatang.
“Ini bukan hanya soal gizi. Ini adalah bagaimana membangun ekonomi nasional dari bawah, dari petani, nelayan, hingga UMKM. MBG adalah program revolusioner,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hugua menekankan pentingnya Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) untuk seluruh dapur MBG. SLHS menjadi bukti bahwa dapur tersebut telah memenuhi syarat kebersihan dan kelayakan sanitasi dalam penyajian makanan.
“Semua dapur MBG wajib memiliki SLHS. Tanpa itu, tidak ada jaminan bahwa makanan yang disajikan benar-benar aman dan sehat. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.
Saat mengunjungi SPPG Tunggala, yang dikelola oleh pihak swasta, Hugua juga memberikan apresiasi atas mekanisme kerja yang dinilainya sudah sesuai standar, meski masih terdapat ruang untuk perbaikan.
“Meski dikelola murni oleh swasta, mekanismenya sudah benar dan makanan yang disajikan sesuai dengan norma SOP. Ini menunjukkan keterlibatan swasta juga sangat penting untuk keberhasilan MBG,” ungkapnya.
Lebih jauh, mantan anggota DPR RI ini menyoroti pentingnya koordinasi antarlevel pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa, agar pelaksanaan program MBG berjalan optimal. Ia menyebut, Gubernur Sultra telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur mekanisme koordinasi tersebut.
“Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa harus bekerja bersama. Surat edaran gubernur sudah jelas: semua kepala dinas dan aparat pemerintah harus terlibat aktif,” jelasnya.
Menanggapi insiden keracunan makanan di Kabupaten Buton beberapa waktu lalu, Hugua menyebutnya sebagai pelajaran penting terkait kultur makanan dan edukasi konsumsi.
“Kasus di Buton lebih kepada perbedaan budaya makanan. Mayones dan salad mungkin belum lazim di lidah masyarakat desa. Ini jadi bahan evaluasi, bukan penghalang,” katanya.
Hugua menegaskan, kehadirannya langsung di lapangan merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Provinsi Sultra dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional ini.
“Saya tidak datang hanya membawa teori atau surat. Saya ingin melihat sendiri di lapangan. Ini program besar dan kita ingin hasilnya terlihat nyata mulai tahun 2026,” tandasnya
