KENDARINEWS.COM- – Bupati Kolaka, Amri, meradang! Usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah puskesmas, ia menemukan praktik penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang tidak tepat sasaran. Amri pun memberikan peringatan keras kepada para lurah dan kepala desa (Kades) untuk tidak main-main dengan dokumen krusial ini.
Amri mengungkapkan kekesalannya setelah menemukan pasien BPJS Kesehatan yang dipersulit dengan permintaan SKTM yang dinilainya tidak relevan. “Saya tegaskan, tidak boleh ada pasien BPJS yang dipersulit! Apalagi soal SKTM,” tegasnya.
Bupati Amri menduga, banyak SKTM diterbitkan atas dasar kedekatan pribadi atau hubungan keluarga, bukan berdasarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. “Mungkin karena keluarganya, SKTM diobral! Padahal yang dapat SKTM itu orang mampu. Ini yang bikin angka kemiskinan ‘bodong’!” serunya.
Amri mengingatkan para lurah dan Kades untuk lebih selektif dan bertanggung jawab dalam menerbitkan SKTM. Ia menegaskan, keberadaan kartu BPJS Kesehatan seharusnya sudah cukup menjadi bukti bahwa seseorang tergolong warga tidak mampu.
“Tidak perlu lagi SKTM! Lihat saja BPJS-nya. Kalau ada BPJS, berarti dia orang tidak mampu,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Kolaka berjanji akan terus mengevaluasi sistem pelayanan publik agar benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
