KENDARINEWS.COM – Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menilai bahwa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat mungkin ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penilaian ini muncul setelah Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Anwar Makarim, mantan Mendikbud, sebagai tersangka.
Saiful Anam berpendapat bahwa jika Jokowi terlibat, baik dalam bentuk perintah langsung atau pembiaran terhadap kebijakan koruptif, maka ia dapat dijerat hukum. “Jika Jokowi pada saat itu memberikan perintah kepada Nadiem untuk melakukan pengadaan Chromebook, maka mestinya Jokowi dikenakan pasal turut serta dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Nadiem,” ujar Saiful, Minggu (7/9/2025).
Menurut Saiful, dalam kasus korupsi, tidak cukup hanya menjerat menteri sebagai pelaksana teknis. Presiden, sebagai kepala negara dan penanggung jawab kebijakan, juga seharusnya dimintai pertanggungjawaban apabila mengetahui atau bahkan menyetujui tindakan bermasalah tersebut.
“Bahkan, jika Jokowi mengetahui kebijakan koruptif itu namun tidak melarang atau membiarkannya, maka secara hukum bisa dikenakan pasal pembiaran tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Saiful juga menyoroti kemungkinan aliran dana dari proyek pengadaan Chromebook yang bernilai triliunan rupiah itu. Ia mendorong Kejaksaan Agung untuk mendalami apakah ada indikasi dana mengalir ke lingkungan Istana. “Selain itu, apakah niat jahat Nadiem juga diketahui atau bahkan ada aliran dana kepada Istana, juga harus dipastikan oleh penyidik Kejagung,” ujarnya.
Kejagung telah menetapkan Nadiem sebagai tersangka setelah memeriksa 120 saksi dan 4 orang ahli. Kasus ini menimbulkan kerugian negara hingga Rp1,9 triliun. Beredar pula spekulasi bahwa proyek Chromebook ini disiapkan sebelum Nadiem dilantik sebagai menteri, sehingga menimbulkan dugaan bahwa proyek tersebut merupakan bentuk “mahar politik” kepada Jokowi.
