KENDARINEWS.COM– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi aktif Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., yang menghadiri secara virtual Pembukaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di seluruh kecamatan se-Indonesia.
Kegiatan berskala nasional ini, yang merupakan bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, dipusatkan di Halaman Kantor Camat Kadia Kota Kendari pada Sabtu (30/8/2025).
Kehadiran Wagub Ir. Hugua secara virtual, didampingi Forkopimda Sultra, Wali Kota Kendari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sultra, TPID Sultra, serta pejabat terkait lainnya, menunjukkan keseriusan Pemprov Sultra dalam mendukung program strategis pemerintah pusat untuk kedaulatan pangan.
Dalam arahannya yang disaksikan oleh Wagub Ir. Hugua dan seluruh peserta di Kendari, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian serius terhadap persoalan pangan. Menurut Mendagri, makna kemerdekaan tidak hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga mampu memberikan kedaulatan pangan bagi rakyat.
“Bapak Presiden menegaskan, merdeka bukan hanya merdeka dari penjajahan, tetapi merdeka juga berarti kita mampu memberi makan rakyat kita sendiri. Salah satu atensi utama adalah persoalan beras, sehingga Bapak Presiden memerintahkan Menteri Pertanian untuk terus meningkatkan produksi,” jelas Mendagri, menekankan urgensi kedaulatan pangan.
Mendagri mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, produksi beras nasional berada dalam kondisi sangat baik, bahkan Indonesia tidak melakukan impor beras dengan stok cadangan Bulog mencapai hampir 4 juta ton. Namun, menghadapi musim kemarau panjang, produksi mulai menurun, sehingga pemerintah menyiapkan langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan. Langkah ini disambut baik dan didukung penuh oleh Pemprov Sultra melalui partisipasi dalam GPM serentak ini.
Sebanyak 1,3 juta ton beras dari cadangan Bulog akan digelontorkan secara bertahap hingga Desember 2025 untuk menjaga stabilitas harga. Distribusi besar-besaran ini melibatkan berbagai saluran, termasuk pemerintah daerah melalui BUMD, gerakan pasar murah di kecamatan dan desa, hingga keterlibatan instansi pemerintah, TNI, Polri, serta dukungan Kadin. Pemprov Sultra, di bawah koordinasi Wagub Ir. Hugua, memastikan jalur distribusi di wilayahnya berjalan lancar dan efektif.
“Kami pastikan stok beras di Kendari dan daerah lainnya cukup hingga akhir Desember. Harga beras SPHP di pasar juga sudah stabil dengan kemasan 5 kilogram seharga Rp60.000. Bahkan ada subsidi dari Kadin dan Polri yang membuat harga beras lebih terjangkau, sekitar Rp11.000 per kilogram,” tambah Mendagri, memberikan jaminan ketersediaan dan keterjangkauan harga.
Mendagri menegaskan bahwa stok beras di Kendari dalam kondisi aman hingga akhir Desember 2025, berdasarkan pengecekan langsung bersama Bulog di lapangan. Distribusi beras juga dilakukan melalui berbagai saluran, di antaranya pemerintah daerah dengan BUMD pangan, pasar-pasar rakyat, serta gerakan pasar murah yang digelar di tingkat kecamatan dan desa, yang di Kendari dipusatkan di Kantor Camat Kadia.
Selain itu, penyaluran beras melibatkan instansi pemerintah, TNI, Polri, hingga Kadin. Bahkan, Polri memberikan subsidi harga sehingga beras SPHP yang semula dijual Rp12.000 per kilogram bisa dibeli masyarakat seharga Rp11.000. Kadin juga melakukan hal serupa dengan menjual beras SPHP Rp11.000 per kilogram. Distribusi pun merambah retail modern seperti minimarket, yang dipastikan ketersediaannya oleh Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa gerakan pangan murah serentak yang digelar pada hari ini merupakan inisiatif Kementerian Pertanian bersama Bulog, dilaksanakan melalui metode berbasis kecamatan. Dari total 7.285 kecamatan di Indonesia, sebanyak 4.663 kecamatan berpartisipasi dalam kegiatan ini, termasuk di Sultra, dengan jumlah pengunjung diperkirakan mencapai 3,4 juta orang serta kebutuhan beras mencapai lebih dari 43 ribu ton.
Gerakan ini dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga. Mendagri menyebutkan, berdasarkan data inflasi mingguan yang dipantau setiap Senin, daerah yang mengalami kenaikan harga pangan turun dari 233 kabupaten/kota menjadi 200 daerah. Sementara daerah yang mengalami penurunan harga meningkat dari 40-an menjadi 55 daerah.
“Gerakan stabilisasi harga pangan dengan pasar murah menggunakan stok Bulog adalah langkah yang tepat. Tinggal bagaimana kita memasifkan gerakan ini melalui berbagai saluran yang ada. Terima kasih kepada seluruh kepala daerah, camat, dan pihak terkait yang telah berpartisipasi,” ujar Mendagri, mengapresiasi dukungan dari pemerintah daerah seperti Pemprov Sultra.
Di akhir arahannya, Mendagri menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan GPM serentak ini semata-mata ditujukan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah ingin memastikan pangan, khususnya beras, tetap tersedia dengan harga terjangkau sehingga tidak memberatkan masyarakat.
“Acara ini adalah wujud kerja bersama untuk rakyat. Kita ingin memastikan beras selalu tersedia, terjangkau, dan tidak membebani masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Mentan, Bapak Mendag, Kepala Bulog, Badan Pangan Nasional, serta semua pihak yang bekerja keras untuk gerakan ini,” pungkas Mendagri.
Pemprov Sultra, melalui peran aktif Wakil Gubernur Ir. Hugua, terus berkomitmen untuk mendukung program-program pemerintah pusat dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat, demi mewujudkan kemandirian pangan di daerah.
