KENDARINEWS.COM –Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyoroti dua risiko besar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, potensi keracunan makanan justru lebih mengkhawatirkan dibanding penyalahgunaan anggaran.
“Ada dua risiko yang besar di MBG, penyalahgunaan anggaran dan keracunan. Kalau saya ditanya mana yang lebih ditakutkan, tentu keracunan,” kata Dadan di Jakarta Pusat, Selasa (19/8).
Untuk mengantisipasi penyalahgunaan anggaran, BGN telah menerapkan sistem transparan. Dana program tidak disimpan di rekening BGN, melainkan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Penyaluran dilakukan melalui akun virtual yang diverifikasi oleh pegawai BGN dan mitra, sehingga langsung tersalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dadan menjelaskan, pagu anggaran ditetapkan berdasarkan harga pasar. Upaya mark up harga bahan baku oleh mitra dapat segera terdeteksi dan langsung diwajibkan mengembalikan kelebihan klaim.
“Penyalahgunaan anggaran relatif lebih terkontrol. Kami bekerja sama dengan BPKP, dan setiap temuan langsung ditindak,” tegasnya dikutip dari cnn indonesia.
Program MBG, lanjut Dadan, bukan hanya untuk pemenuhan gizi masyarakat, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hingga pertengahan Agustus 2025, BGN mencatat telah berdiri 5.905 dapur MBG atau SPPG, yang melayani sekitar 20,5 juta penerima manfaat.
Pendirian dapur ini melibatkan pengusaha lokal, organisasi masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat, dengan investasi dari masyarakat yang ditaksir mencapai Rp12 triliun tanpa menambah beban APBN 2025.(*)
