KENDARINEWS.COM — Wajar saja jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sultra dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) belum optimal. Rupanya, kendaraan pemerintah atau kendaraan dinas yang digunakan ASN di 17 kabupaten/kota menjadi penunggak pajak terbanyak. Bisa jadi hal itu menjadi pemicu masyarakat juga ogah-ogahan bayar pajak.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra, sekira 24 ribu unit kendaraan dinas yang terdaftar, namun lebih dari separuh atau sekira 12 ribu kendaraan plat merah belum membayar pajak.
“Dari total 24 ribu unit kendaraan dinas yang terdaftar di Sultra, sebanyak 12 ribu unit atau sekira 49,55 persen belum memenuhi kewajiban pajaknya,” ujar Kepala Bapenda Sultra, Mujahidin, Kamis (6/3/2025).
Ia mengingatkan 17 pemerintah kabupaten/kota di Sultra untuk menyelesaikan kewajiban pajak itu. Sebab, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dan pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur serta layanan publik lainnya.
“Seharusnya para abdi negara (ASN) yang lebih patuh bayar pajak,” tegas Mujahidin.
Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baru-baru ini Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) meluncurkan sistem digital dalam pembayaran pajak kendaraan yakni layanan SIGAP (Santun Melayani, Inklusif, Gesit, Aman Transaksinya, dan Pasti Tarifnya). Tak hanya itu, Gubernur ASR juga meresmikan Samsat Drive Thru yang menjadi unit kedua di Sultra yang berlokasi di Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
“Jadi untuk para ASN, kita juga mulai dekatkan pelayanan pajak melalui samsat drive thru. Kali ini Samsat drive thru ada dua. Satu di sekitar eks MTQ, dan satu lagi yang baru launching itu di Poasia tepatnya depan kantor Bapenda Sultra. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan pembayaran pajak,” tegas Mujahidin. (rah/b)
