KENDARINEWS.COM–Untuk pertama kalinya sejak dilantik menjadi Penjabat (Pj) Bupati Konawe, Harmin Ramba merombak jajaran kabinet di pemerintahnya, Senin (12/2).
Harmin melantik 40-an pejabat administrator, fungsional dan pengawas lingkup Pemkab Konawe.
Dalam pelantikan itu, Pj Bupati Konawe Harmin Ramba sedikit geram lantaran dari 40-an pejabat yang dilantik, hanya sekira 10 orang pejabat yang hadir dan diambil sumpahnya. Sisanya, tidak hadir dalam pengambilan sumpah jabatan tersebut. Harmin mengingatkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) mesti taat hukum dan taat asas.
“Sesuai aturan, pejabat yang dilantik itu wajib hadir untuk diambil sumpahnya. Tidak sah ia menduduki jabatan kalau tidak menghadiri pengambilan sumpah,” ungkap mantan Camat Abuki itu, Senin (12/2), saat pelantikan pejabat administrator, fungsional dan pengawas, bertempat di Pendopo Pemkab Konawe.
Harmin Ramba meminta, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe Ferdinand Sapan memonitor 30-an pejabat yang tidak hadir saat pelantikan kemarin. Kepala Badan Kesbangpol Sultra itu menegaskan, paling lambat Selasa (13/2), pejabat yang berhalangan itu harus segera diambil sumpahnya. Jika masih enggan hadir, Harmin tak ragu untuk membatalkan surat keputusan (SK) pelantikan pejabat tersebut.
“Nanti kita siapkan pemain pengganti kalau masih tidak datang pelantikan. Sebab, ASN itu kalau dirotasi, wajib hadir. Lain kali saya minta kalau pelantikan, harus hadir semua,” tegas Harmin Ramba.
Terlepas dari itu, Harmin Ramba menerangkan, rotasi yang dilakukannya bukanlah pergantian. Namun, bagian dari proses penyegaran birokrasi. Yang mana, tujuannya untuk memberikan motivasi baru bagi ASN dalam bekerja.
“Saya jadi birokrat sudah 30 tahun. Sudah pernah diangkat, mutasi, bahkan nonjob. Tapi itu konsekuensi sebagai ASN bahwa kita bisa dipindahkan kapanpun juga,” ujarnya.
Harmin menambahkan, dirinya menilai ASN berdasarkan pendekatan kinerja, bukan pendekatan politis. Makanya, sejak diamanahkan sebagai Pj Bupati, Harmin Ramba mengingatkan ASN pemkab Konawe agar bekerja dengan ikhlas dan tuntas.
“Itu saja cukup. Jadi jangan bekerja karena ada Bupati atau Sekab yang nilai,” imbuhnya. (adi/kn).
