KENDARINEWS.COM–Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), kini tengah fokus dan memprioritaskan pengawasan program kerja Pemerintah Provinsi Sultra khususnya yang telah terlaksana di tahun 2022.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Panut, mengatakan, dalam pengawasan ini dilakukan dengan dasar telah membantu mengawal program-program kerja pemerintah Provinsi Sultra tahun 2022. Dimana BPKP hadir dengan prioritas pengawasan pada pembangunan daerah di tujuh sektor prioritas yang hilirnya merujuk pada pertumbuhan ekonomi.
“Saat ini terdapat 5 pilar program kerja Pemerintah Provinsi Sultra pada tahun 2022. Kontribusi keterlibatan dan pengawalan Perwakilan BPKP Provinsi Sultra dilakukan untuk kesuksesan program kerja Pemprov yang sangatlah krusial, seperti Sultra Cerdas,”kata Panut.
Dijelaskan, tentunya perwujudan lima pilar ini sangat penting dalam pergerakan roda pemerintahan yang ada di Bumi Anoa. Dimana pertama Sultra cerdas, perwakilan BPKP Provinsi Sultra dalam mengawal perwujudan pilar ini telah memberikan rekomendasi perbaikan dan menemukan inefisiensi.
Kedua Sultra sehat, kontribusi BPKP dalam mengawal Sultra Sehat dengan melakukan penghematan pengeluaran negara melalui kegiatan Reviu Pelaksanaan Kontrak Konsultan Perencana pada Pembangunan Laboratorium Terpadu Politeknik Kesehatan Kendari Tahun Anggaran 2022.
“Rekomendasi BPKP dalam program stunting melalui perbaikan kebijakan yang mengatur integrasi pendataan antar OPD terkait dan indikator sasaran yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021,” ujarnya.
Selanjutnya ketiga, Sultra Peduli Kemiskinan, kontribusi BPKP atas pengembangan potensi desa adalah meningkatnya kemampuan desa dalam meningkatkan perekomian desa sebanyak 8 BUMDesa dan 44 BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan.
Keempat, Sultra Berbudaya dan Beriman, peran BPKP dalam mendorong Sultra menyelenggarakan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang baik adalah melakukan pengawasan baik assurance dan consulting atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Terakhir, kelima, Sultra Produktif, Kontribusi BPKP dalam mengawal tercapainya SULTRA Produktif adalah memberikan insight pengawasan atas perumusan strategi memitigasi kendala tersebut dari intervensi penguatan kebijakan, kelembagaan, koordinasi dengan memperhatikan kolaborasi dengan beberapa pihak terkait, “jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi menyambut baik dan sangat berterima kasih kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sultra yang telah membantu mengawal program-program kerja Pemerintah Provinsi.
“Kita tahu bersama disini BPKP hadir dengan memprioritaskan pengawasannya pada pembangunan daerah di tujuh sektor prioritas yang hilirnya pada pertumbuhan ekonomi. Dimana untuk wilayah Sultra kondisi Perekonomian sempat mengalami tekanan pada Tahun 2022 dengan tingkat inflasi per November 2022 sebesar 6,84 persen diatas tingkat inflasi nasional sebesar 5,42 persen. Namun kini tahun 2023, kondisi ekonomi kian membaik, “tukasnya. (rah/kn)
