KENDARINEWS.COM–Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kota Kendari mendapat sorotan dari Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu. Asmawa menilai jumlah karyawan pada perusahaan penyuplai air minum itu ‘bengkak’ alias banyak dan tak sesuai dengan volume pekerjaan yang ada. Olenya itu pihaknya akan melakukan rasionalisasi karyawan.
Asmawa mengungkapkan, kebijakan rasionalisasi karyawan merupakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan tahun ini.
“Kita lihat kinerjanya. Jika tidak mendukung akan dilakukan evaluasi. Tapi evaluasi secara objektif,” ungkap Asmawa usai menerima LHP Kinerja dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu,” kata Asmawa.
Kepala Biro Umum Sekretariat Kemendagri RI ini berjanji akan segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang membelit PDAM sehingga kinerjanya bisa semakin membaik terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Langkah taktis (evaluasi) akan kita lakukan,” kata Asmawa.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar meminta pemkot segera mengurangi jumlah karyawan PDAM. Menurutnya, rasionalisasi penting dilakukan agar pemkot bisa menghemat biaya belanja (upah) karyawan.
“Di PDAM Kendari kita temukan lebih banyak orangnya (karyawan) dari pada pekerjaannya. Uangnya habis untuk gaji karyawan. Bekerjanya tidak jelas, outputnya juga tidak tahu. Ini harus dibenahi,” kata Dadek.
Sekedar informasi, jumlah karyawan PDAM saat ini sudah mencapai 329 orang. Berdasarkan bidang pekerjaan yang tersedia, PDAM idealnya memperkerjakan hanya boleh memperkerjakan sebanyak 169 karyawan. (kn)
