Satu Data Rumuskan Kebijakan Pembangunan
KENDARINEWS.COM — Data statistik sangat dibutuhkan untuk merumuskan perencanaan kebijakan pembangunan. Satu Data Indonesia juga digagas menjadi sumber utama data berkualitas dalam pengambilan keputusan arah kebijakan pembangunan di Buton Utara (Butur). Rabu (16/2), Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan focus group discussion (FDG) Buton Utara dalam angka 2022, sekaligus sosialisasi Satu Data Indonesia di Aula Bappeda.
Dalam agenda tersebut juga dibentuk Forum Satu Data Buton Utara. Kepala BPS Butur, Musdin mengungkapkan, kegiatan FGD fokus pada konfirmasi, sinkronisasi dan pembentukan forum Satu Data Indonesia. Pada Januari lalu, BPS telah melakukan pengumpulan data daerah dalam angka (DDA) di 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk penyusunan bahan publikasi Buton Utara dalam angka tahun 2022.
“Merujuk pada Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka sangat urgen mengaktifkan koordinasi di Kabupaten Buton Utara. Sangat diperlukan Forum Satu Data sebagai wadah untuk berkolaborasi membahas peningkatan kualitas data sektoral, utamanya strategis pembangunan. Juga sebagai tempat saling berbagi informasi dan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data, sehingga rumusan kebijakan tepat sasaran dan tepat guna untuk pembangunan daerah,” jelas Musdin dalam kegiatan yang turut dihadiri Sekretaris Kabupaten Butur, Muh. Hardhy Muslim dan sejumlah kepala OPD.
Sementara itu, Statistisi Ahli Madya dan Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Sultra, Ahmad Luqman, mengungkapkan, Forum Satu Data dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan dalam endukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan suatu daerah. Data yang berkualitas akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas tepat guna, tepat sasaran, adaptif, berkelanjutan dan progresif.
Di tempat yang sama, Sekab Butur, Muh. Hardhy Muslim, mengapresiasi kegiatan FGD Buton Utara dalam angka dan pembentukan forum satu data. Menurutnya, diera sistem informasi dan teknologi saat ini, kebijakan Satu Data Indonesia menjadi sangat dibutuhkan sebagai basis pengambilan kebijakan dan kecepatan dalam merespons perubahan data dan informasi yang akurat serta valid.
“Masih banyak tantangan yang perlu diselesaikan dalam Satu Data Indonesia. Diperlukan komitmen kita bersama baik Pemerintah Daerah maupun kementerian dan lembaga untuk mewujudkan pelaksanaannya secara optimal,” ungkap Muh. Hardhy Muslim. (b/had)
