KENDARINEWS.COM– Fasilitas sejumlah destinasi wisata unggulan Kabupaten Buton semakin rusak parah akibat tidak adanya anggaran pemeliharaan selama empat tahun terakhir. Kondisi ini membuat jumlah wisatawan yang datang terus berkurang, berdampak langsung pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Buton, Rusdi Nudi, mengakui bahwa sejak tahun 2020 lalu, Pemerintah Daerah (Pemda) Buton tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan maupun pengembangan objek wisata. Baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni, tidak ada lagi dukungan keuangan untuk sektor pariwisata.
“Sampai saat ini kita benar-benar tidak punya anggaran untuk pemeliharaan. Akibatnya, tidak ada fasilitas baru yang bisa kita tambahkan dan yang sudah ada juga tidak bisa kita rawat dengan baik,” ungkap Rusdi dengan nada prihatin.
Salah satu korban utama dari ketiadaan anggaran adalah Pantai Kali Topa di Desa Wabula, Kecamatan Wabula – destinasi wisata yang pernah menjadi primadona baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dahulu kala, pantai ini memiliki beragam fasilitas menarik seperti jembatan tracking berwarna-warni, pedestrian yang membentang sepanjang garis pantai, gazebo untuk bersantai, serta toilet yang terawat.
Namun kini, semua fasilitas tersebut berada dalam kondisi rusak dan tidak terawat. Jembatan tracking yang dulu menjadi spot foto favorit wisatawan sudah tidak layak digunakan, gazebo mulai roboh sebagian, dan toilet tidak dapat digunakan lagi. Kondisi ini membuat pantai yang dulunya ramai dikunjungi setiap akhir pekan kini jarang ada pengunjung yang datang untuk bersantai.
“Jembatan Kali Topa yang pernah menjadi ikon wisata Buton sekarang hanya tinggal kenangan. Masih ada beberapa wisatawan yang datang, tapi jumlahnya jauh berbeda dengan masa kejayaannya dulu,” jelas Rusdi.
Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dari Pemda, Dispar Buton tidak memilih untuk pasrah. Saat ini, pihaknya fokus untuk mendampingi pemerintah desa dalam mengembangkan wisata desa, mengingat desa-desa memiliki akses ke Dana Desa yang dapat digunakan untuk pengembangan pariwisata lokal.
Salah satu contoh keberhasilan program ini adalah Wisata Wasuemba yang kini berkembang dengan baik. Semua aktivitas pariwisata di sana dikelola langsung oleh masyarakat desa, dan hasilnya menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bermanfaat bagi kemajuan daerah setempat.
“Kita berfokus membantu desa-desa untuk mengelola dan mengembangkan potensi wisata mereka sendiri. Di Wasuemba saja, perkembangannya sudah luar biasa. Bagi Pemda, kontribusi yang bisa kita dapatkan misalnya dari pendapatan parkir, sementara sebagian besar manfaatnya dinikmati langsung oleh masyarakat desa,” tambah Rusdi.
Kondisi pariwisata Buton yang tengah menghadapi tantangan ini membuat banyak pihak berharap agar dalam APBD tahun depan dapat dialokasikan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan dan pengembangan destinasi wisata, agar sektor ini dapat kembali berkontribusi optimal bagi perekonomian daerah.
