KENDARINEWS.COM– Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) mengambil langkah tegas yang mengguncang dunia aparatur daerah dengan memberhentikan sebanyak 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) secara permanen. Sebanyak 14 di antaranya dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena terbukti terlibat kasus hukum tindak pidana korupsi, sementara 3 lainnya menerima Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDH TAPS) akibat indisipliner dan pelalaian tugas.
Sanksi berat ini berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Konut dalam membersihkan barisan aparatur serta menegakkan disiplin dan integritas pemerintahan.
“Benar, total 17 ASN yang kami berhentikan dari jabatannya. Sebanyak 14 orang terkait kasus korupsi yang telah terbukti secara hukum, sedangkan tiga lainnya karena tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi negara dengan baik,” tegas Wakil Bupati Konut, H. Abuhaera, dalam keterangan persnya Senin (5/1).
Pemecatan yang melibatkan belasan ASN ini menjadi sorotan publik mengingat setiap tahunnya ribuan masyarakat berlomba-lomba mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya untuk mendapatkan status sebagai ASN yang dianggap menjanjikan stabilitas kerja dan kesejahteraan.
Namun, Pemkab Konut menegaskan bahwa menjadi ASN bukan sekadar mendapatkan pekerjaan yang aman, melainkan harus membawa tanggung jawab besar, loyalitas terhadap negara, dan kepatuhan mutlak terhadap aturan yang berlaku.
“Kita ingin memberikan sinyal yang jelas bahwa menjadi abdi negara bukan tempat untuk bermain atau menguntungkan diri sendiri. ASN harus berperan sebagai pelayan masyarakat yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi,” tandas Wakil Bupati.
Keputusan tegas ini diharapkan memberikan efek jera bagi ribuan ASN lainnya di lingkup Pemkab Konut. Baik PNS, PPPK, maupun PPPK dengan Perjanjian Waktu Tertentu (PPPK PW) dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga etika dan profesionalisme dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.
Pemkab Konut menegaskan bahwa tidak akan sungkan mengambil langkah serupa terhadap setiap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran, baik terkait kasus hukum maupun pelanggaran disiplin yang dapat merusak citra pemerintah daerah dan merugikan masyarakat.
“Kita tidak akan mentolerir setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Amanah yang diberikan negara harus dijaga dengan sebaik-baiknya, tidak boleh disia-nyiakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” pungkas Wakil Bupati.
Kasus korupsi yang melibatkan 14 ASN tersebut saat ini masih dalam proses hukum yang sedang berjalan, sedangkan kasus pelalaian tugas pada 3 ASN lainnya telah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian yang ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
