KENDARINEWS.COM- – Dalam suasana penuh solidaritas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp 1,5 miliar bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Setiap provinsi akan menerima Rp 500 juta yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) provinsi.
Pengumuman ini disampaikan Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka alias ASR saat memimpin Rapat Koordinasi Antisipasi Potensi Kerawanan Menjelang dan Pasca Natal 2025 serta Tahun Baru 2026 (Nataru) di Ruang Pola Kantor Gubernur.
Bukan hanya bantuan dari APBD, ASR juga mengumumkan akan memberikan donasi secara pribadi dan mengajak para bupati/walikota serta seluruh masyarakat Sultra untuk ikut berbagi. “Mari kita sisihkan kelebihan hartanya untuk didonasikan kepada saudara kita yang menderita,” panggilnya.
Pada kesempatan yang sama, gubernur juga mengajak seluruh peserta rapat untuk menundukkan kepala sejenak dan mendoakan korban bencana. “Semoga masyarakat Sumut, Sumbar, dan Aceh diberikan kekuatan dan ketabahan. Semoga kondisi di sana segera pulih,” harapnya.
Dukung logistik juga datang dari Lanud Haluoleo. Komandan Lanud Kolonel Pnb Tarmuji Hadi Susanto menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan satu pesawat Hercules untuk mendistribusikan bantuan ke wilayah terdampak. “Siapapun yang ingin menyalurkan bantuan kemanusiaan – apapun bentuknya – bisa membawanya ke Lanud, dan kami akan mengantarkannya,” janjinya.
Selain membahas bantuan ke Sumatera, rapat juga membahas potensi bencana di dalam negeri. BMKG memprediksi curah hujan di Sultra akan meningkat pada akhir Desember 2025 hingga Mei 2026 mendatang. ASR kemudian memberikan peringatan tegas kepada para bupati dan walikota.
“Kita tidak meminta, tapi kalau nanti ada bencana hidrometeorologi di Sultra, kepala daerah tidak boleh meninggalkan daerahnya – terutama daerah yang terdampak. Kalau perlu, saya akan menginap di sana bersama,” tegas gubernur.
Sebanyak instansi penting seperti BPBD, Basarnas, Bulog, serta dinas kesehatan dan perhubungan juga menyampaikan kesiapan mereka. Forkopimda juga sepakat menyusun prosedur tetap (protap) kewilayahan, membentuk satgas, dan wadah komunikasi untuk memastikan sinergi dalam menghadapi potensi bahaya.
