KENDARINEWS.COM-– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) meningkatkan langkah-langkah terpadu untuk menekan angka stunting yang masih mengkhawatirkan di wilayah tersebut. Data terbaru menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Sultra mencapai 26,1 persen, masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 19,8 persen. Kondisi ini menjadi perhatian serius dan memerlukan tindakan cepat serta terkoordinasi dari seluruh pihak terkait.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mengingatkan seluruh elemen terkait, terutama para bupati/wali kota, untuk lebih intensif melakukan intervensi. “Persoalan stunting bukan hanya masalah kesehatan saat ini, tetapi menyangkut kualitas generasi penerus kita. Ini adalah investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Asrun Lio saat memberikan pengarahan dalam Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.
Asrun Lio menjelaskan bahwa meskipun angka prevalensi stunting nasional menunjukkan tren penurunan, yaitu 19,8 persen berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, target nasional sebesar 14 persen masih belum tercapai. Sementara itu, Sultra berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 30 persen pada 2023 menjadi 26,1 persen di 2024. “Ini kemajuan yang patut diapresiasi, tapi belum cukup. Kita perlu bekerja lebih keras, lebih fokus, dan lebih terintegrasi,” ujarnya.
Intervensi Terpadu Jadi Kunci Utama
Sekda Asrun Lio menekankan pentingnya keterpaduan intervensi, baik yang bersifat spesifik maupun sensitif. Intervensi tersebut meliputi pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri, penyediaan makanan tambahan bergizi, perbaikan sanitasi, serta peningkatan akses terhadap air bersih.
Ia juga menyerukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat hingga desa, akademisi, komunitas, swasta, dan media massa. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ini butuh sinergi semua pihak, dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi yang terarah dan berbasis data,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sekda Asrun Lio menyebut tiga aspek utama yang harus menjadi fokus penanganan stunting, yaitu prevalensi stunting, angka kemiskinan, dan ketahanan pangan. Ketiganya saling berkaitan dan harus diselaraskan melalui pendekatan lintas sektor serta pemanfaatan data yang akurat dan terstandar.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah pusat adalah salah satu strategi tambahan untuk mempercepat penurunan stunting di seluruh daerah,” terangnya.
Asrun Lio juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk lebih fokus pada intervensi langsung kepada masyarakat, bukan hanya kegiatan seremonial. Ia menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran agar benar-benar menyentuh kebutuhan utama seperti edukasi gizi, peningkatan sanitasi, serta penyediaan pangan bergizi bagi keluarga rentan.
“Upaya percepatan penurunan stunting tidak dapat dibebankan hanya pada sektor kesehatan, melainkan harus melibatkan bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan ekonomi keluarga,” pesannya. “Stunting bukan hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga oleh rendahnya pengetahuan orang tua, serta keterbatasan akses terhadap pangan bergizi dan edukasi kesehatan,” imbuhnya.
Dengan langkah-langkah yang lebih intensif dan terkoordinasi, diharapkan Sultra dapat segera menurunkan angka stunting dan mewujudkan generasi emas yang sehat dan berkualitas. (lis/ikp/ing)
