KENDARINEWS.COM–Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reformasi institusi Kepolisian melalui pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian. Wacana ini langsung mendapat dukungan dari DPR RI, khususnya Komisi III yang membidangi hukum dan keamanan.
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menilai, keberadaan Komisi Reformasi Kepolisian tidak akan tumpang tindih dengan fungsi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kekhawatiran publik terkait potensi tumpang tindih dianggap tidak beralasan.
“Kita mendukung rencana Presiden melakukan reformasi institusi Kepolisian. Itu sudah tepat,” ujar Benny saat ditemui di Polda Sulsel, Jumat (12/9/2025).
Menurutnya, kerangka reformasi sebenarnya telah ada, namun pelaksanaannya belum maksimal. “Reformasi itu cetak birunya sudah ada. Pelaksanaannya yang belum,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi III lainnya, Nasir Djamil, menyampaikan, Presiden Prabowo memiliki niat kuat untuk mewujudkan institusi Kepolisian yang profesional, akuntabel, dan kembali dipercaya oleh masyarakat.
“Reformasi kepolisian sebenarnya terus berjalan. Tapi yang paling berat adalah reformasi kultural,” ujar Nasir.
Ia menilai kehadiran Komisi Reformasi Kepolisian, bisa memperkuat upaya reformasi kultural yang masih menjadi pekerjaan rumah besar saat ini.
Dukungan dari Tokoh dan Masyarakat Sipil
Komitmen reformasi Kepolisian ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta (11/9/2025).
Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah tokoh lintas agama dan masyarakat sipil, antara lain Sinta Nuriyah Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Quraish Shihab, Frans Magnis Suseno, Komaruddin Hidayat, dan Laode Syarif.
Mantan Ketua Umum PGI, Gomar Gultom, yang turut hadir menyampaikan, usulan reformasi kepolisian dari GNB langsung disambut positif oleh Presiden.
“Presiden menyambut usulan tersebut dan akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” kata Gomar usai pertemuan.
Menurut Gomar, ide-ide yang dibawa GNB ternyata sejalan dengan visi yang sudah ada dalam konsep kepemimpinan Prabowo.
Pengamat: Sinyal Reshuffle Kapolri
Pengamat politik dan militer, Selamat Ginting, menilai wacana reformasi Kepolisian juga menjadi sinyal akan adanya pergantian di pucuk pimpinan Polri.
Ia memprediksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan terkena reshuffle pada Oktober mendatang.
“Oktober sudah pasti (Kapolri Jenderal Listyo Sigit) kena reshuffle,” ujarnya, dikutip dari video yang diunggah Nusa Update, kemarin.
Ginting menduga, salah satu alasan kuat adalah ketidakmampuan Kapolri mengendalikan jajaran di lapangan, yang berdampak pada sejumlah kerusuhan berujung korban jiwa.
Selain reformasi institusional, Presiden Prabowo juga menyetujui pembentukan tim investigasi independen, untuk menyelidiki kejadian pasca-demonstrasi akhir Agustus lalu.
Hal ini disampaikan mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden.
Menurutnya, isu-isu strategis termasuk 17+8 tuntutan rakyat juga menjadi topik pembahasan, dan mendapat respons positif dari Presiden.
“Apa yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh Presiden, bahkan dibahas secara detail satu per satu,” imbuh Lukman. (fjr/jpc/ing)
