KENDARINEWS.COM—Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 yang berlangsung di Kota Baubau pada 11–14 April 2025.
Musrenbang ini menjadi ajang strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bappeda Sultra, J Robert, menyatakan bahwa Musrenbang tahun ini akan lebih menekankan pada perencanaan berbasis kebutuhan riil masyarakat, dengan prioritas utama pada sektor layanan dasar, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Anggaran untuk pelayanan publik harus lebih besar dibandingkan sektor lainnya, agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegas Robert melalui telepon, Jumat (11/4).
Sebagai bagian dari strategi akselerasi program unggulan Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) dan Wakil Gubernur Ir Hugua, Musrenbang juga akan membahas pencapaian dalam program 100 hari kerja ASR-Hugua. Sejumlah inisiatif dalam 15 Quick Wins yang meliputi pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur jalan menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pelaksanaan Musrenbang 2025 di Kota Baubau ini merupakan yang ketiga kalinya digelar di daerah tersebut. Acara ini akan diawali dengan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) yang bertujuan menyelaraskan berbagai usulan dari kabupaten dan kota se-Sultra agar selaras dengan indikator pembangunan nasional.
“Setiap pemerintah kabupaten dan kota harus mengajukan program yang berbasis data kebutuhan nyata di lapangan. Kami mendorong agar program yang diajukan bukan hanya sekadar konsumtif, tetapi benar-benar berdampak langsung pada masyarakat luas,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Sultra juga tengah mempercepat penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar perubahan APBD 2025. “Penetapan perubahan RKPD ditargetkan paling lambat 31 Mei 2025 guna memastikan kesinambungan program prioritas,”ungkapnya.
Musrenbang ini juga akan menjadi wadah integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan rencana kehadiran Menteri Dalam Negeri serta Menteri ATR/BPN yang akan memberikan arahan langsung. Isu strategis seperti ketahanan pangan juga akan dibahas sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas daerah secara berkelanjutan.
“Dengan perencanaan yang lebih terkoordinasi dan partisipatif, Musrenbang 2025 diharapkan mampu menghadirkan solusi pembangunan yang inklusif serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sultra,”pungkasnya. (rah)
