Lebih jauh lagi, Menkopolhukam mengingatkan bahwa media massa tradisional masih menjadi sumber informasi utama yang lebih dipercaya dibandingkan media sosial. Studi Edelman Trust Barometer 2024, yang diangkat dalam forum ini, menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media massa tradisional masih tinggi. Hal ini menegaskan peran penting media dalam membentuk opini publik yang sehat dan bertanggung jawab.
Namun demikian, tantangan di era digital tidak bisa diabaikan. Penggunaan media sosial yang semakin intensif dapat menjadi penyulut konflik sosial dan politik jika tidak dikelola dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Mercy Corps pada tahun 2021 menunjukkan potensi meningkatnya konflik akibat penggunaan media sosial, terutama dalam konteks Pilkada yang melibatkan langsung masyarakat.
“Menjawab tantangan ini, media diharapkan mampu menyaring dan memverifikasi informasi dengan baik sebelum menyajikannya kepada publik. Independensi dan netralitas media massa harus selalu dijunjung tinggi guna menghindari dampak negatif pada proses Pilkada,”jelasnya
Forum ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak, baik itu penyelenggara pemilu, pengawas, TNI/Polri, partai politik, maupun masyarakat dan media. Penyelenggara dan pengawas Pemilu harus bertindak netral dan berintegritas, sementara pemerintah pusat dan daerah diharapkan memberikan dukungan penuh.
TNI dan Polri diinstruksikan untuk mendukung keamanan dan menjaga netralitas, sementara partai politik dan pasangan calon diimbau untuk mematuhi prosedur pemilihan dengan baik. Masyarakat juga didorong untuk aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar.
“Dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024, semua elemen bangsa diharapkan dapat bersinergi untuk menciptakan kondisi yang kondusif, aman, dan lancar. Media massa, sebagai pilar demokrasi keempat, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan jalannya Pilkada sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat,”harapnya.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, Tenaga Ahli Mendagri Suhajar Diantoro, anggota Dewan Pers Totok Suryanto, serta Direktur Tata Kelola Media Kemenkominfo, Nursodik Gunarjo. Hadir juga para Sekda Provinsi, Kepala Badan Kesbangpol, Kadis Kominfo, serta pemimpin redaksi dan insan media dari seluruh Indonesia. Forum ini diharapkan mampu menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan kredibel di tahun 2024 mendatang. (rah/kn))
