KENDARINEWS.COM — Sejumlah warga Kelurahan Lipu memprotes adanya biaya tambahan dalam pengurusan sertifikat tanah melalui program operasi nasional agraria (Prona) yang diberlakukan pihak pemerintah setempat. Aksi protes itu dilakukan melalui demontrasi di halaman kantor wali kota Baubau, Senin (14/2). Mewakili suara warga Lipu, Ariono, Koordinator Lapangan (Korlap), menjelaskan, sudah ada lima orang warga Lipu mengurus sertifikat Prona dengan biaya yang terbilang mahal. “Dari pengakuan korban, mereka mendaftar Rp 350 ribu, tapi belakangan ada permintaan tambahan dari pihak kelurahan. Katanya itu dana kompensasi. Mereka bayar, ada yang Rp 700 ribu bahkan sampai Rp 1 jutaan,” katanya, kemarin.
Padahal dalam aturannya, pengurusan sertifikat Prona ditanggung oleh APBN. Warga hanya membayar biaya pengukuran. Sehingga jika ada biaya besar yang dikeluarkan warga, dapat dipastikan itu adalah pungutan liar. Untuk itu, massa aksi yang juga menyebut diri bagian dari Justice an Law Institut Baubau mendesak wali kota memberikan sanksi tegas. “Lurah Lipu harus diganti, karena sudah gagal memberikan pelayanan yang baik pada warga,” sorotnya.
Tuntutan lain kata dia, Pemerintah Kelurahan Lipu harus mengembalikan dana masyarakat yang diminta dengan dalih dana kompensasi. “Uang yang diambil dari warga harus dikembalikan,” tudingnya. Asisten 1 Sekretariat Kota (Setkot) Baubau, Tamsir Tamim, meminta demonstran menyerahkan masalah itu pada pihaknya. Ia menjamin, oknum perangkat pemerintahan yang diduga Pungli itu akan dipanggil. Jika benar bersalah, pasti ada sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Dalam Prona sudah ada aturannya. Ini kita akan lihat dan laporkan ke pimpinan. Lurahnya juga akan kami panggil untuk memberikan penjelasan,” janji Tamsir Tamim. (b/mel)
