KENDARINEWS.COM- Wakil Gubernur Sultra, Dr. Ir. Hugua, M.Ling, bersama Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra, Sri Resqina R. Laydi, S.IP., M.Si, melaksanakan kunjungan kerja ke Balai Benih Udang Mata dan Balai Jasa Dok Perbengkelan, Kamis (26/3). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menginventarisasi serta mengoptimalkan pemanfaatan aset strategis di sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Kadis DKP Sultra, Sri Resqina R. Laydi, mengatakan Balai Benih Udang Mata memiliki potensi besar sebagai pusat produksi benih udang (benur) berkualitas di Sultra. Dalam satu siklus produksi, balai ini mampu menghasilkan hingga 1 juta benur, dengan potensi mencapai 4 juta benur per tahun.
“Benur itu telah dimanfaatkan oleh kawasan tambak di Konawe Selatan dan Bombana, dengan estimasi hasil produksi udang sekitar 400 ton, jika kita asumsikan harga udang Rp60.000/kg maka omset yang didapatkan Rp24 miliar bagi pelaku usaha” ungkapnya.
Selain itu, jelasnya, keberadaan balai benih udang ini juga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada tahun 2026 target PAD sebesar Rp125 Juta.
Kunjungan kerja tersebut juga menyoroti peran strategis Balai Jasa Dok Perbengkelan dalam mendukung operasional armada perikanan tangkap. Fasilitas ini menyediakan layanan docking, perawatan, dan perbaikan kapal dengan biaya yang relatif terjangkau bagi nelayan.
Kadis DKP Sultra membeberkan bahwa tahun 2025 balai jasa dok menghasilkan PAD sebesar Rp128 juta, sedangkan tahun ini target ditingkatkan mrnjadi Rp250 juta.
“Kami berharap ada peningkatan kapasitas fasilitas dari 2 rel menjadi 5 rel serta perbaikan sarana dan prasarana, sehingga potensi PAD diperkirakan dapat meningkat hingga Rp500 juta per tahun” jelasnya dengan optimis.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, menegaskan komitmen Pemerintah Daerah untuk mempercepat optimalisasi pemanfaatan aset strategis di sektor kelautan dan perikanan.
Mantan Bupati Wakatobi 2 Periode itu menyampaikan bahwa kebijakan penganggaran daerah harus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi nyata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, alokasi APBD perlu difokuskan untuk mendukung pengembangan fasilitas yang produktif dan bernilai ekonomi tinggi.
Lebih lanjut, Hugua menekankan pentingnya dukungan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mendorong optimalisasi aset tersebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah.
“Setelah kunjungan ini, saya akan segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Gubernur dan DPRD untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.
