KENDARINEWS.COM-– Dirumahkannya sekitar 5.000 karyawan PT Vale Indonesia akibat penghentian aktivitas tambang menjadi isu krusial yang menuntut perhatian serius pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Anggota Komisi IX DPR RI, Ahmad Safei, menegaskan bahwa persoalan regulasi tidak boleh menjadikan pekerja sebagai korban, serta mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan dengan penuh pertimbangan.
Legislator dari PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, permasalahan yang muncul berawal dari ketidakpastian perizinan, khususnya terkait proses perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi operasional perusahaan, namun juga berdampak signifikan pada ribuan tenaga kerja dan stabilitas perekonomian daerah sekitar lokasi tambang.
“Pekerja tidak boleh menjadi korban dari ketidakpastian regulasi. Pemerintah harus hadir dan memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak merugikan buruh dan masyarakat,” tegas Safei dalam keterangannya.
Sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kolaka selama dua periode, politisi yang juga aktif dalam urusan ketenagakerjaan ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja di masa sulit ini. Ia meminta manajemen PT Vale Indonesia untuk tetap memenuhi seluruh hak yang menjadi bagian dari kesepakatan kerja selama masa perumahan karyawan berlangsung.
“Selama dirumahkan, hak-hak pekerja harus tetap dilindungi. Perusahaan juga perlu memberikan kepastian bahwa kebijakan ini bersifat sementara, sembari menunggu penyelesaian perizinan dari pemerintah. Hal ini penting untuk menjaga semangat para karyawan dan mencegah munculnya keresahan sosial,” jelasnya.
Menurut Safei, industri tambang merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih cermat, cepat, dan bertanggung jawab dalam setiap langkah pengambilan kebijakan perizinan.
“Kebijakan yang lambat dan tidak terukur bisa berdampak panjang. Kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi daerah harus dijaga dengan baik. Setiap keputusan harus mempertimbangkan tiga aspek penting: dampak sosial, kondisi ketenagakerjaan, serta keberlanjutan industri nasional,” pungkasnya.
Safei juga mengimbau agar pemerintah pusat dan daerah bekerja sama sinergis untuk menemukan solusi terbaik yang dapat mengakhiri ketidakpastian ini, sekaligus memastikan bahwa nasib ribuan pekerja dan kemakmuran masyarakat sekitar tidak terabaikan.
