KENDARINEWS.COM — Jumlah warga negara Jepang yang bekerja di berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah Jepang menilai langkah ini penting untuk memperkuat peran Tokyo di organisasi internasional, sekaligus menyeimbangi meningkatnya pengaruh Cina di PBB.
Kementerian Luar Negeri Jepang pada 9 Desember 2025 mengumumkan bahwa hingga akhir 2024 terdapat 979 warga Jepang yang bekerja di lembaga-lembaga PBB di seluruh dunia. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 1990 dan hampir mencapai target 1.000 pegawai yang dicanangkan dalam rencana lima tahun sejak 2021. Dilansir dari detiknews.
Tak hanya dari sisi jumlah, posisi strategis warga Jepang di PBB juga meningkat signifikan. Sebanyak 94 orang Jepang kini menduduki jabatan wakil direktur atau posisi lebih tinggi di 44 badan PBB, menandai rekor baru dalam pengaruh struktural Jepang di organisasi tersebut.
Langkah Tokyo ini tidak terlepas dari kekhawatiran atas meningkatnya peran Cina di PBB. Menurut data resmi PBB, jumlah staf asal Cina melonjak dari 794 orang pada 2009 menjadi 1.647 orang pada 2023. Sejak awal 2021, empat badan utama PBB—termasuk Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU), dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO)—dipimpin oleh warga Cina. Pada periode yang sama, sembilan dari 15 badan PBB memiliki wakil pimpinan asal Cina.
Sejumlah pengamat menilai Beijing secara aktif memanfaatkan PBB untuk memperluas pengaruh geopolitiknya, selain melalui bantuan luar negeri dan modernisasi militer. Profesor hubungan internasional dari International Christian University Tokyo, Stephen Nagy, menyebut Cina berupaya menyesuaikan jumlah staf PBB-nya dengan populasi dan kontribusi dana yang diberikan.
“Mereka cukup berhasil menempatkan orang-orangnya di komite-komite penting,” ujar Nagy. Ia menambahkan kekhawatiran bahwa sebagian staf asal Cina lebih mendorong kepentingan nasional ketimbang menjaga netralitas lembaga. Dilansir dari detiknews.
Isu hak asasi manusia menjadi salah satu titik paling sensitif, khususnya terkait perlakuan terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Para kritikus menuding Cina berupaya memengaruhi proses penyusunan laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR), yang baru dirilis pada Agustus 2022 setelah mengalami penundaan berbulan-bulan. Laporan itu menyebut adanya dugaan pelanggaran HAM serius, namun Beijing menolak seluruh temuan tersebut.
Pada Juli 2024, lembaga pemantau UN Watch bahkan menyatakan “PBB telah rusak”, dengan tudingan bahwa Cina dan rezim otoriter lain membajak mekanisme HAM PBB untuk saling melegitimasi. Dalam sejumlah sidang Dewan HAM PBB, Amerika Serikat dan Inggris mengkritik catatan HAM Cina, sementara Rusia, Zimbabwe, Venezuela, Tunisia, dan Aljazair justru menyampaikan pujian terhadap kebijakan Beijing di Xinjiang.
Menurut Nagy, Jepang merespons situasi ini dengan memperkuat kehadirannya di PBB. “Tokyo merasa kepemimpinan PBB melemah, sehingga Jepang perlu meningkatkan kontribusi agar organisasi ini tetap efektif,” ujarnya. Dilansir dari detiknews.
Sejak 2021, Sekretariat Keamanan Nasional Jepang dan Kementerian Luar Negeri aktif membina sumber daya manusia untuk mengisi posisi kepemimpinan global. Jepang juga berupaya menarik lembaga internasional untuk bermarkas di negaranya. Selain Universitas PBB yang sudah berada di Tokyo, pemerintah Jepang kini melobi agar menjadi tuan rumah cabang Asia Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Meski demikian, sejumlah analis menilai langkah Jepang lebih didorong oleh idealisme ketimbang persaingan semata. Profesor ilmu politik Temple University Tokyo, Hiromi Murakami, menyebut Jepang sejak lama percaya PBB dapat berperan menyelesaikan krisis global.
“Pandangan itu mungkin dianggap ketinggalan zaman, tetapi Jepang masih berharap PBB dapat berfungsi secara efektif,” katanya. Murakami juga meyakini pendekatan ini akan berlanjut di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang memiliki visi serupa terkait peran Jepang di dunia internasional. Dilansir dari detiknews.
