KENDARINEWS.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025. Di balik peluncuran tersebut, terungkap adanya temuan penting: sebuah pemerintah kabupaten (pemkab) diketahui pernah mencoba mengakali perolehan skor SPI. Upaya itu akhirnya terdeteksi oleh KPK.
Temuan tersebut diungkap langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam acara peluncuran hasil SPI yang digelar bersamaan dengan puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Yogyakarta. Setyo menyebutkan bahwa pemkab tersebut melakukan manipulasi dalam pengisian survei.
“Ini ada satu pengalaman di beberapa tahun sebelumnya, salah satu kabupaten itu mengondisikan hasil survei. Jadi sudah ada interupsional,” kata Setyo, Selasa (9/12).
Menurut Setyo, pimpinan di pemkab itu memberikan instruksi kepada jajaran bawahannya agar kompak memberikan jawaban tertentu demi memperoleh skor integritas yang tampak baik. Namun upaya tersebut tidak lolos dari pengawasan KPK.
“Di-brief, nanti kalau pertanyaannya A jawabannya A plus. Kalau pertanyaan B jawabannya B minus, dan seterusnya. Akhirnya skornya bagus. Tapi kami memiliki alat, ada tool yang bisa mengukur ini kira-kira benar apa nggak,” ujarnya.
Meski demikian, Setyo memilih tidak menyebutkan daerah yang dimaksud. Ia menegaskan bahwa pengungkapan ini bukan untuk mempermalukan, melainkan sebagai peringatan agar praktik serupa tidak ditiru daerah lain.
“Saya tidak akan sebutkan daerahnya. Mohon maaf ya itu hanya untuk konsumsi kami saja. Tapi setidaknya saya sampaikan dalam forum terbuka dengan harapan bahwa yang lain tidak meniru dan melakukan hal seperti itu,” ucapnya.
Setyo menegaskan bahwa KPK memiliki berbagai metode pendeteksian kecurangan dalam SPI, mulai dari penggunaan alat analisis hingga pelibatan para ahli dan aparat penegak hukum.
“Jadi kami cari datanya apa semua. Kemudian, ahli termasuk juga aparat penegak hukum. Termasuk juga para auditor, pemeriksa. Nah dari situ bukan hanya sekadar hasil, tapi dokumen juga kami pelajari,” jelasnya.
“Nah dari situlah kemudian ketahuan, mana-mana yang nggak sesuai. Antara kenyataan, dokumen yang diperiksa, dengan kondisi real yang ada di lapangan,” tambah Setyo.
Dalam kesempatan yang sama, KPK mengumumkan bahwa indeks integritas nasional Indonesia tahun 2025 berada di angka 72,32, yang masih masuk dalam kategori rentan. Setyo menyebut SPI merupakan instrumen penting sebagai pelengkap indeks persepsi korupsi.
“Bapak-Ibu semua, tadi sudah ditayangkan skor daripada SPI, ya. SPI ini adalah survei penilaian integritas. Dia merupakan pelengkap dari indeks persepsi korupsi,” katanya.
“Secara rata-rata, skor ini masih rentan,” lanjutnya.
Skor tersebut menunjukkan bahwa perilaku korupsi masih terjadi di berbagai instansi pemerintah. Karenanya, Setyo menekankan pentingnya kejujuran dalam pengisian survei demi mendapatkan gambaran yang objektif.
“Skor ini, Bapak-Ibu, ini bukan hanya sekadar angka. Tapi menunjukkan bahwa perilaku korupsi di masing-masing itu masih ada,” ujarnya.
Peluncuran SPI 2025 turut dihadiri sejumlah pejabat negara, antara lain Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. (detik.com)
