KENDARINEWS.COM — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai kebijakan pemutihan iuran BPJS Kesehatan merupakan langkah positif untuk membantu masyarakat yang kesulitan membayar iuran sekaligus menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurut Netty, kebijakan penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat tidak mampu. Namun, ia menegaskan pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi peserta yang selama ini taat membayar iuran.
“Kebijakan penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat tidak mampu. Pemerintah perlu memastikan pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan rasa ketidakadilan bagi peserta yang disiplin membayar,” ujar Netty, dikutip dari jpnn.com Sabtu (7/11).
Politisi PKS itu menegaskan, prinsip keadilan sosial harus menjadi dasar implementasi kebijakan ini. Ia mengingatkan agar pemutihan tidak diberikan secara menyeluruh kepada semua penunggak iuran tanpa proses verifikasi yang ketat.
“Penghapusan tunggakan tidak boleh diberikan tanpa proses verifikasi yang teliti. Kemudahan ini hanya untuk peserta yang benar-benar memenuhi kriteria tidak mampu,” tegasnya, dikuip dari jpnn.com
Netty juga menolak anggapan bahwa kebijakan ini adalah pemutihan total bagi semua penunggak. Menurutnya, mekanisme seleksi yang ketat harus diterapkan agar manfaat hanya diterima oleh peserta yang masuk kategori miskin dan rentan ekonomi.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya validitas data peserta sebagai kunci keberhasilan kebijakan. Netty mendorong pemerintah untuk memastikan sinkronisasi data BPJS Kesehatan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data kependudukan di daerah.
“Verifikasi dan sinkronisasi data mutlak dilakukan agar kebijakan ini tidak salah sasaran. DPR akan ikut mengawasi agar penghapusan tunggakan benar-benar berbasis data dan bukan pendekatan administratif semata,” jelasnya, dikutip dari jpnn.com.
Lebih lanjut, Netty juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan keuangan BPJS Kesehatan agar kebijakan pemutihan tidak menimbulkan beban fiskal di kemudian hari.
“Pemutihan jangan sampai membuat masyarakat berpikir bahwa menunggak bisa dimaafkan. Kesadaran membayar iuran harus terus ditumbuhkan sebagai bentuk gotong royong sosial menjaga kesehatan bersama,” ujarnya, dikutip dari jpnn.com.
Sebagai penutup, Netty menyatakan dukungan DPR terhadap langkah pemerintah yang bertujuan meringankan beban masyarakat, dengan catatan pelaksanaannya harus adil, transparan, dan berpihak pada yang benar-benar berhak.
“Kami mendukung upaya pemerintah membantu masyarakat, tetapi kebijakan ini harus dijalankan dengan hati-hati dan berkeadilan,” pungkasnya, dikutip dari jpnn.com.
