KENDARINEWS.COM — Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan konflik bersenjata di Papua yang terus berkepanjangan, menimbulkan korban jiwa, serta mengganggu keamanan masyarakat sipil.
Dikutip dari CNBC Indonesia, Filep yang juga menjabat sebagai Sekretaris MPR For Papua menekankan agar pemerintah memperhatikan nasib masyarakat pengungsi yang menderita di hutan dan tempat pengungsian akibat kekurangan makanan, minuman, obat-obatan, serta tempat tinggal layak.
“Kami mendesak Bapak Presiden untuk segera menuntaskan konflik bersenjata di Papua. Selain jatuh banyak korban jiwa, mohon perhatikan nasib masyarakat yang terpaksa mengungsi, merasa tidak aman, menderita di pengungsian, susah makan dan obat-obatan, serta terganggu aktivitas sehari-harinya. Situasi keamanan yang tidak stabil ini harus segera dihentikan,” ujar Filep, Senin (3/11/2025).
Filep juga menyoroti kondisi pengungsi yang sebagian ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak, yang terhambat pendidikannya. Menurutnya, situasi ini mengancam masa depan pendidikan anak Papua serta keselamatan masyarakat pengungsi. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian penuh, terutama dengan menyelesaikan penyebab pengungsian yakni gangguan keamanan.
Eskalasi konflik di Papua meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Pada pertengahan Oktober 2025, kontak tembak terjadi di Kabupaten Intan Jaya antara TNI dan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB), yang diduga menewaskan 14 orang. Peristiwa penembakan juga dilaporkan di Kabupaten Nabire, sementara di Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, terjadi dugaan penganiayaan terhadap relawan LP3BH saat memberikan bantuan kemanusiaan pada 17 Oktober 2025.
Filep menyatakan dukungannya terhadap Komnas HAM, yang mengecam kekerasan bersenjata dan menuntut evaluasi pendekatan penanganan masalah Papua. Ia juga mengapresiasi penyelesaian konflik Aceh dan berharap Papua dapat segera mendapatkan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan.
“Peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM jangan sampai berulang. Bagaimana bisa berbicara soal kesejahteraan jika keamanan belum terjamin? Semua stakeholders harus mengedepankan dialog dan penyelesaian yang baik,” ujar Filep. (*)
