KENDARINEWS.COM –Keponakan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga politikus Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (39), membantah kabar bahwa keputusannya mundur dari DPR RI terkait dengan peluang masuk ke Kabinet Merah Putih.
Saat ini, dua kursi menteri kosong setelah Presiden Prabowo mencopot pejabat sebelumnya, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Nama Saraswati—akrab disapa Sara—sempat disebut sebagai calon kuat Menpora menggantikan Dito Ariotedjo.
Namun, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Senin (15/9), Sara menegaskan isu tersebut tidak benar. Ia mengunggah laporan kerja masa sidang IV DPR RI disertai klarifikasi bahwa mundurnya ia dari parlemen sama sekali tidak terkait dengan jabatan menteri.
“Kalau tujuannya jabatan Menpora, saya tidak perlu mundur dari DPR RI. Selama Pak Prabowo jadi presiden, hampir mustahil saya menjadi menteri di kabinet beliau. Di DPR yang dipilih langsung rakyat saja saya dituduh dapat karena keponakan, apalagi menteri,” tulis Sara yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra.
Sara mengungkapkan pengunduran dirinya lebih didasari introspeksi diri atas sejumlah dinamika politik, termasuk polemik pernyataannya pada Februari 2025 lalu yang menuai kritik publik. Kala itu, ia mengajak masyarakat untuk menjadi pengusaha daripada bergantung pada pemerintah, pernyataan yang belakangan ia akui telah melukai banyak pihak.
“Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Karena itu saya memohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan saya,” ujarnya dalam video pengumuman mundur dari DPR RI pada Rabu (10/9) dikutip dari cnn indonesia.
Sara menekankan keterpilihannya di DPR pada Pemilu 2024 adalah berkat kepercayaan rakyat, bukan semata karena statusnya sebagai keponakan presiden. Ia pun menolak anggapan bahwa posisinya di politik selalu dikaitkan dengan hubungan keluarganya dengan Presiden Prabowo.
Dengan pernyataan tegas ini, Sara berharap publik memahami bahwa langkah mundurnya dari DPR RI adalah keputusan pribadi, bukan strategi politik untuk mengincar kursi menteri.(*)
