KENDARINEWS.COM –Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa melalui Keputusan Presiden Nomor 76/P Tahun 2025. Badan ini akan menjadi motor utama dalam rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul raksasa di kawasan Pantura.
Prabowo menunjuk Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, yang kini menjabat Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai Kepala Badan Otorita. Sementara itu, jabatan Wakil Kepala dipercayakan kepada Darwin Trisna Jawaitana dan Suhajar Diantoro.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, kedua wakil tersebut merepresentasikan pihak swasta atau Danantara, serta pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Hal ini karena proyek Giant Sea Wall akan melibatkan lima provinsi di wilayah Pantura.
“Pengelolaan pasti terkait investasi. Maka, perlu satu wakil yang mewakili Danantara dan satu lagi dari pemerintah agar koordinasi lebih kuat,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8) dikutip dari cnn indonesia.
Ia menegaskan, pembentukan badan otorita ini penting untuk menindaklanjuti wacana pembangunan tanggul raksasa yang sudah muncul sejak 1990-an. Terutama mengingat kondisi penurunan tanah dan ancaman banjir rob yang membayangi lebih dari 20 juta penduduk Pantura.
Analisis dan Kritik
Analis Ekonomi-Politik dan Kebijakan Publik dari FISIP UI, Andrinof Achir Chaniago, menilai langkah Prabowo sah-sah saja, asalkan benar-benar fokus pada penyelamatan lingkungan dan ekosistem Pantura.
“Kalau yang dominan misi pembangunan lingkungan, itu bagus. Artinya, tujuan utamanya harus perbaikan ekosistem dan perlindungan masyarakat dari banjir rob,” ujar Andrinof.
Namun, ia mewanti-wanti agar orientasi badan otorita tidak hanya pada aspek ekonomi semata. “Kalau tujuan utamanya ekonomi, dampaknya bisa justru merugikan negara jika tidak dikaji secara menyeluruh,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif CIGDEP Cusdiawan mengingatkan soal potensi tumpang tindih kewenangan dan anggaran membengkak. Menurutnya, pemerintah sebenarnya bisa memaksimalkan kementerian yang sudah ada ketimbang membentuk badan baru.
“Paradoksnya, pemerintah selalu bicara efisiensi anggaran, tapi faktanya justru menambah beban baru. Jangan sampai badan ini hanya jadi ajang akomodasi politik atau bagi-bagi jabatan,” tegas Cus.
Cus juga menekankan pentingnya kajian akademis dan riset mendalam untuk memastikan Giant Sea Wall benar-benar menjadi solusi terbaik bagi Pantura. Ia mengingatkan, megaproyek ini rawan dengan praktik rente dan harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.(*)
