KENDARINEWS.COM –Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menilai wacana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2026 tidak tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.
Menurutnya, kebijakan tersebut bisa menimbulkan persoalan baru jika hanya memperbaiki ekonomi sebagian kelompok, sementara masyarakat umum sedang menghadapi tekanan ekonomi.
“Kita juga harus melihat situasi fiskal kita. Jangan sampai ketika masyarakat secara umum sedang kesulitan, ada kelompok lain yang justru naik gajinya. Itu tentu menjadi persoalan,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Selasa (19/8).
Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti kebijakan work from anywhere (WFA) bagi sebagian PNS. Menurutnya, akan muncul paradoks jika gaji dinaikkan sementara beban kerja masih dipertanyakan. “Bagaimana di tengah kinerja yang masih jadi tanda tanya, lalu gaji dinaikkan. Itu paradoks,” tegasnya dikutip dari cnn indonesia.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah belum mengambil keputusan soal kenaikan gaji PNS tahun depan. Ia menegaskan ruang fiskal dalam APBN 2026 sudah banyak terserap untuk program-program prioritas nasional.
“Untuk gaji, kita akan melihat fiscal space 2026 yang mayoritas diisi program prioritas nasional,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Jumat (15/8).(*)
