KENDARINEWS.COM—Kota Kendari mendapatkan opini sedang dari Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tenggara dengan skor 75,97, masuk kategori C.
Sebagai respons, Inspektorat Kota Kendari menginisiasi klinik pelatihan reformasi birokrasi untuk 27 OPD dan 4 bagian di lingkungan Pemkot Kendari. Klinik ini bertujuan membenahi tata kelola, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menyelaraskan pelaksanaan dengan nilai-nilai dasar ASN.
Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kendari Imran Ismail menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan fokus pada pelayanan publik yang berdampak nyata.
“Saya berharap kegiatan ini menjadi pemantik semangat untuk mempercepat reformasi birokrasi, tidak hanya demi angka evaluasi, tapi agar benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau,” kata Imran Ismail kemarin.
Menurutnya, komitmen dan peran aktif setiap ASN sangat dibutuhkan untuk menciptakan perubahan nyata. Transformasi birokrasi tidak cukup dengan instruksi dari atas, tetapi membutuhkan keterlibatan langsung para pelaksana kebijakan di lapangan.
Inspektur Kota Kendari Sri Yusnita mengatakan pelatihan ini bukan sekadar kegiatan seremonial atau teknis semata. Klinik evaluasi ini dirancang sebagai ruang pembelajaran bersama. Yang mana, peserta dapat memahami indikator hasil reformasi birokrasi serta menyelaraskan pelaksanaannya dengan nilai-nilai dasar ASN dan kebijakan nasional.
“Penilaian reformasi birokrasi kini tidak lagi berbasis pada kelengkapan dokumen administratif, melainkan fokus pada hasil yang nyata dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Pelatihan ini kata dia bagian dari respons Pemkot Kendari terhadap dinamika perubahan kebijakan dari Kementerian PANRB yang menekankan pentingnya dampak reformasi terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Dalam konteks ini, Pemkot Kendari terus mendorong sinergi lintas unit kerja sebagai fondasi utama keberhasilan reformasi birokrasi.
“Semoga ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen, meningkatkan kompetensi, dan mempercepat perubahan menuju birokrasi yang lebih adaptif, melayani, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” harap Sri Yusnita.
