Metro Kendari

Waspada Penyebaran Covid-19, Polda Sultra Perketat Penjagaan Arus Mudik Lebaran

KENDARINEWS.COM — Pembatasan larangan mudik tidak hanya sebatas lintas provinsi. Dalam adendum yang dikeluarkan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Nasional, pelarangan mudik juga diberlakukan untuk lintas kabupaten/kota. Pembatasan itu tertuang Surat Edaran (SE) nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri tahun 1442 Hijriah. Atas dasar itu, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sultra akan mendirikan posko atau check point di sepanjang jalur perbatasan, baik antar Provinsi maupun kabupaten/kota.

Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sultra, AKBP Jarwadi mengatakan pelarangan mudik merujuk pada surat addendum yang diteken Kepala Satgas Covid-19 nasional pada tanggal 21 April lalu. Mengingat tingginya atensi untuk melindungi masyarakat dari penyebaran pandemi covid-19. “Kita akan merujuk pada surat edaran tersebut. Makanya, larangan mudik semakin di perketat, baik itu antar Provinsi, Kabupaten atau Kota. Namun jika ada kebijakan dari pemerintah daerah, utamanya Pemprov, kami siap berkoordinasi,” ungkapnya usai menggelar baksos, membagikan beras dan takjil di sekitaran tugu religi, Kota Kendari.

Dalam pengawasan kata dia, ada tiga tahap yang dilakukan. Pertama, pihaknya menggelar operasi pra larangan mudik, waktunya 22 April sampai 5 Mei. Ditlantas menyosialisasikan larangan mudik. Selanjutnya operasi larangan mudik yang akan dilaksanakan mulai tanggal 6 Mei sampai 17 Mei. Tahap ketiga, operasi pasca larangan mudik mulai 18 Mei hingga 24 Mei 2021. “Kami siap amankan. Semua dilaksanakan agar mencegah arus pergerakan penduduk yang membludak, karena berpotensi meningkatkan penularan kasus antar daerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan. Jadi, mobilitas masyarakat tetap dibatasi pasca lebaran,” ujar AKBP Jarwadi.

Dalam pelaksanaan di lapangan, pihaknya akan didirikan pos pos penyekatan atau cek poin. Baik itu antar Kabupaten atau Kota dan juga antar Provinsi. Lewat pos tersebut masyarakat akan diperiksa. Jika melanggar akan diarahkan putar balik. “Pos ini sistemnya terpadu, selain Polri juga melibatkan TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan stakeholder terkait. Pos ini berjalan paling lambat sehari sebelum operasi larangan mudik diberlakukan,” jelasnya.

Tidak Pos sebagai check point, pihaknya akan mendirikan pos pengamanan (pos PAM) serta pos pelayanan di pusat keramaian. Seperti pasar, mall, pelabuhan dan juga bandara. Semua ini masih merujuk pada keputusan pemerintah pusat. Yang membatasi pergerakan moda transportasi darat, laut dan udara. (b/ndi)

Operasi Pengawasan Mudik
– Pra Larangan Mudik 22 April s.d 5 Mei
– Larangan Mudik 6 Mei s.d 17 Mei
– Pasca Larangan Mudik 18 Mei s.d 24 Mei

Dirikan Posko Pemeriksaan Tiap Perbatasan
Pos Pengaman dan Layanan di Pusat Keramaian

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top