Metro Kendari

Walikota Kendari : Sistem Digital Tingkatkan Pengawasan Internal

KENDARINEWS.COM — Wali Kota Kendari, H. Sulkarnain Kadir memiliki komitmen yang kuat untuk mencegah perilaku korupsi. Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot Kendari terus membangun sistem yang lebih akuntabel dan transparan. Tidak hanya itu, Pemkot turut meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengawasan internal.

Upaya pencegahan korupsi kata Sulkarnain, dimulai dari membangun sistem yang baik. Salah satunya dengan mendigitalisasi sistem mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Pemkot ikut mengubah sistem pelayanan manual menjadi layanan berbasis IT. Diantaranya, perizinanan, administrasi kepegawai, kependudukan termasuk transaksi non tunai dan aduan masyarakat. “Tujuannya adalah untuk mempercepat urusan. Yang paling penting, kita bisa mengurangi celah-celah yang berpotensi terjadinya korupsi,” kata Sulkarnain dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) 2020 tingkat Kota Kendari di PlazaInn Kendari, kemarin.

Sejumlah sistem yang telah dibangun katanya, seperti layanan aplikasi Kendari (LAIKA). Melalui aplikasi tersebut, maka akan memudahkan pendataan atau pengarsipatan data administrasi masyarakat. Aplikasi ini merupakan sebuah sistem manajemen administrasi kependudukan pada kelurahan yang bertujuan untuk mempermudah kinerja penyelenggaraan pelayanan di kelurahan dan kecamatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan aparat yang masih manual berubah menjadi sistem terkomputerisasi.

Selanjutnya, ada aplikasi SPPD elektronik. Aplikasi ini, kata Sulkarnain, memudahkan dan memperpendek jalur birokrasi. “Jika
selama ini masih manual dan lama, serta butuh tatap muka, maka dengan sistem ini, tidak perlu lagi menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan sebuah disposisi baik dari sekot maupun wali kota,” tuturnya. Sistem penggunaan SPPD elektronik juga dibuat sebagai bentuk pengendalian bagi pejabat atau ASN lainya. “Layanan ini sangat ampuh untuk memonitor pergerakan ASN. Misalnya saat ASN perjalanan dinas, mereka terpantau dari segi biaya dan lainnya. Semua By System sehingga sangat kecil kemungkinan penyalagunaan anggaran perjalanan dinas,” jelasnya.

Selain itu, layanan Jaga Kendari (Jari) yang merupakan komitmen dari Pemkot untuk memberantas perilaku suap, pungli dan gratifikasi (SPG) di Disdukcapil serta di kantor kelurahan maupun kecamatan. Teranyar, layanan Pajak Menyapa (Jakpa). Aplikasi ini bisa meminimalisir terjadinya kebocoran pajak karena transaksi dilakukan tanpa tatap muka. “Jari menjadi semangat bersama. Optimalkan mekanisme kerja di internal Pemkot. Membangun sistem pengawasan, bukan hal yang mudah. Namun, sistem ini bisa menciptakan efisiensi dan upaya memberantas SPG,” jelasnya.

Dalam meningkatkan kapasitas SDM, Pemkot melalui Inspektorat berupaya melakukan pendampingan sekaligus nemberikan edukasi kepada seluruh ASN lingkup pemkot tentang bahaya korupsi. Di sisi lain, pihaknya turut menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Negeri Kendari untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. “Jadi saya pastikan SDM kita bisa sadar untuk tidak melakukan korupsi,” kata Sulkarnain.

Kepala Inspektorat Kota Kendari, Syarifuddin mengaku upaya pencegahan korupsi cukup positif. Berdasarkan hasil validasi capaian progres renaksi pencegahan korupsi korsupgah melalui aplikasi Jaga.id per 12 Desember 2020, Pemkot berada diperingkat 90 dari 542 pemda se-Indonesia. Demikian halnya dalam aksi Stranas (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi). Kota Kendari berada di peringkat 87 se-Indonesia.
“Keberhasilan mencapai indikator ini adalah salah satu bukti keseriusan kita dalam upaya mencegahan korupsi. Oleh karena itu, masih membutuhkan kerja keras dan keseriusan dari kita semua untuk memenuhi target yang telah ditetapkan,” kata Syarifuddin. (b/ags)

Digitalisi Sistem

  1. Aplikasi LAIKA
    -Mudahkan Pendataan atau Pengarsipatan Data Administrasi
    -Permudah Layanan di Kelurahan dan Kecamatan
    -Ubah Sistem Manual Jadi Komputerisasi
  2. SPPD Elektronik
    -Memperpendek Jalur Birokrasi
    -Monitor Perjalanan Dinas ASN
    -Awasi Penyalahgunaan Anggaran
  3. Jaga Kendari (Jari)
    -Cegah Perilaku suap, pungli dan gratifikasi (SPG)
    -Mudahkan Layanan Administrsi Kependudukan di Disdukcapil, Kelurahan dan Kecamatan. T
  4. Pajak Menyapa (Jakpa)
    -Meminimalisir Kebocoran Pajak
    -Optimalkan Penerimaan Daerah

Pengawasan
-Optimalkan Mekanisme Internal
-Bangun Sistem Pengawasan
-Gandeng BPKP dan Kejari

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top