Muna

Wajib Miliki SK Bupati, Hononer yang Diangkat Melalui SK Kadis akan Ditinjau Ulang

KENDARINEWS.COM — Penataan pegawai honorer akan dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna dalam rangka validasi ulang. Para honorer yang sebelumnya diangkat melalui surat keputusan (SK) kepala dinas, bakal ditinjau ulang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muna, Sukarman Loke, menerangkan, kebijakan baru terkait honorer diberlakukan mulai tahun anggaran 2021. Kebijakan itu menegaskan, honorer yang akan mendapat hak keuangan hanyalah mereka yang memiliki surat keputusan pengangkatan dari kepala daerah.

“Jadi yang dibayar, hanya yang punya SK Bupati Muna,” jelasnya, Jumat (26/2). Validasi ulang honorer akan meliputi seluruh instansi lingkup Pemkab Muna. Untuk mendukung kebijakan itu, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Satuan Pemerintah lainnya diminta menyerahkan daftar tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi di Pemkab Muna. Data itu selanjutnya akan dibuatkan SK bupati.

“Mulai tahun ini tidak berlaku lagi SK Kepala Dinas untuk honorer. Baik yang di OPD, Puskesmas ataupun sekolah,” paparnya. Sukarman menegaskan, kebijakan itu bertujuan untuk penataan honorer sekaligus menjaga muruah birokrasi. Disamping juga sebagai bentuk peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Sukarman belum menyebutkan jumlah honorer yang ada saat ini. “Kebijakan ini juga untuk pendataan,” paparnya. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top