HEADLINE NEWS

Tiga Posisi Pucuk Pemerintahan tak Punya Pejabat Definitif


KENDARINEWS.COM — Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Belli Tombili merangkap Pelaksana Harian (Plh) Bupati sejak 6 Oktober lalu. Masa tugas Plh Bupati Koltim hanya sepekan dan dua hari lagi akan berakhir. Namun hingga belum nampak “hilal” calon Pj.Bupati Koltim.

Informasi yang dihimpun Kendari news, pengusulan Pj.Bupati Koltim masih berproses. Untuk menyiasati tidak terjadi kekosongan pemerintahan di Koltim, Pemprov bakal memilih skenario lain. Skenario menambah masa tugas Plh.Bupati selama dua pekan dimungkinkan jadi alternatif pilihan Pemprov Sultra.

Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas mengatakan penunjukan Pj.Bupati Koltim masih menunggu petunjuk Gubernur Sultra, Ali Mazi. Menurutnya, apabila Pj.Bupati belum juga ditetapkan, masa tuga Plh.Bupati bakal berlanjut hingga dua pekan ke depan. “Masa tugas Plh.Bupati berakhir minggu ini, kemungkinan akan kita perpanjang. Bisa sampai dua minggu. Soal usulan Pj Bupati, kita (Pemprov,red) tetap menunggu dari gubernur,” ungkap Lukman Abunawas.

Ilustrasi (NET)

Mantan Bupati Konawe dua periode itu mengatakan Pemprov Sultra meminta “fatwa” kepada Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemprov pun menunjuk Pj.Sekda Koltim sekaligus menjadi Plh.Bupati sehingga pemerintahan tidak vakum. “Intinya menurut Dirjen Otda langkah kita saat ini sudah bagus. Tepat. Sekarang kita tinggal upayakan saja agar Pj Bupati segera ada, “pungkasnya.

Sebelumnya, Lukman Abunawas mengatakan tiga posisi pejabat di Koltim belum diisi pejabat definitif, baik bupati yang diisi pelaksana, wakil bupati yang masih kosong dan sekda sebagai penjabat (pj). Pj.Sekdanya juga berstatus sebagai Plh. Bupati. Menurut Lukman Abunawas, fenomena di Pemkab Koltim pertama kali terjadi dalam sejarah pemerintahan di Indonesia.

Tiga posisi pucuk pemerintahan tak punya pejabat definitif. Dua posisi diisi bukan pejabat definitif, yakni kursi Bupati Koltim diisi pelaksana harian dan Sekda Koltim dipegang penjabat (Pj). Sedangkan posisi Wakil Bupati Koltim belum terisi paska ditinggal Wakil Bupati Andi Merya Nur yang naik kelas menjadi Bupati Koltim. Kini, Andi Merya nonaktif sebagai bupati setelah kena OTT KPK.

Pengamat politik Sultra, Dr. Najib Husain, mengatakan, situasi politik di Koltim mesti menjadi perhatian serius demi kepentingan masyarakat serta aktualisasi visi misi Bupati terpilih pilkada 2020 mendiang Samsul Bahri Madjid dan Andi Merya Nur yang ditahan KPK. “Kondisi politik di Koltim tak boleh dibiarkan berlarut-larut, dengan hanya mengandalkan kepala daerah berstatus Plh atau Pj. Karena kedua jabatan tersebut memiliki kewenangan terbatas,” kata Dr. Najib Husain.

Ketika telah ada Wabup Koltim definitif, sambung Najib, akan memberikan dampak positif dalam menjaga dan menghidupkan stabilitas pemerintahan. Selanjutnya Wabup Koltim bakal mengisi jabatan Bupati koltim dengan status Pelaksana Tugas (Plt). Sehingga bisa mengakomodir program-program vital yang hanya menjadi domain bupati. (rah/c)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

To Top