Metro Kendari

Tender Penataan Kawasan Kumuh Dimulai Juli

KENDARINEWS.COM — Lelang penataan kawasan kumuh kawasan Puday – Lapulu harus diundur. Pasalnya, proses penyusunan dokumen perencanaan cukup ribet. Awalnya, lelang akan dimulai bulan Juni ini namun harus ditunda hingga Juli mendatang. Proyek senilai Rp 56,66 miliar diharapkan bisa mengurangi kawasan kumuh di Kota Kendari.

Koordinator Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), La Ngakrisu tak menampik jika proses lelang proyek penataan kawasan kumuh molor dari yang dijadwalkan Juni menjadi awal Juli mendatang. “Penyusunan dokumennya memang agak ribet. Khususnya pengajuan dokumen perencanaan. Tapi lelang proyeknya akan segera dilaksanakan. Jika sudah selesai lelang tender, penataan akan langsung berjalan,” kata La Ngkarisu, usai menghadiri Launching Program Kotaku skala lingkungan, di Kelurahan Bonggoeya kemarin.

Kawasan Bungkutoko dan Petoaha setelah dilakukan penataan dengan konsep Water Front City. Rencananya, konsep serupa bakal diterapkan di Puday dan Lapulu pada bulan ini

Sekretaris Kota (Sekot) Kendari, Nahwa Umar menyambut baik tahapan proyek penataan kawasan kumuh Puday – Lapulu. Menurutnya, meski proyek baru memasuki proses lelang, akan tetapi kejelasan Pemkot mendapatkan program tersebut sudah mencapai 100 persen.

“Program ini diperebutkan banyak daerah. Hingga terakhir kemarin masih banyak daerah yang berminat mendapatkannya. Syukur berkat upaya kita mengajukan dokumen perencanaan yang dipersyaratkan bisa kita penuhi. Kita bisa meyakinkan Kementerian PUPR bahwa kita bisa kelola bantuannya kedepan,” kata Jenderal ASN ini

Mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari ini menambahkan, penataan kawasan kumuh di Puday dan Lapulu penting dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan yang akan berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat sekitar.

“Nanti bangunan-bangunan dan tempat-tempat yang selama ini terlihat kumuh akan diganti dengan sebuah kawasan yang layak huni. Akan dibangun sarana publik, kemudian dibangun ruang terbuka hijau (RTH) dan masih banyak lagim pokomnya pembangunannya berbasis masyarakat,” kata Nahwa Umar. (b/ags)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top