Nasional

SKB 3 Menteri Diteken, Perda Intoleran Harus Dicabut

KENDARINEWS.COM — Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah (Pemda) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah resmi dirilis. Hal ini merespons kasus dugaan intoleransi di dunia pendidikan.

Adapun, ketiga menteri tersebut adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Dalam peresmian SKB Tiga Menteri tersebut, Nadiem menyampaikan bahwa peraturan untuk sekolah tidak boleh menjurus intoleransi.

Artinya, apabila terdapat daerah atau sekolah yang memiliki peraturan yang bersifat intoleran, maka kepala daerah atau kepala sekolah wajib mencabut regulasi tersebut. Kebijakan itu paling lama harus dicabut sebelum 5 Februari 2021.

“Berarti konsekuensinya adalah pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan-aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut tersebut paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan,” jelas dia dalam Penandatanganan SKB Tiga Menteri secara daring.

Dia menegaskan, Pemda ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Sebab, itu merupakan hak masing-masing individu, baik itu guru dan murid. Lebih lanjut, pemakaian atribut agama juga perlu seizin orang tua. Jika tidak, maka itu sama saja dengan melanggar hak individu.

Nadiem menuturkan, esensi SKB 3 Menteri yang dicetuskan bersama kementerian terkait ini yaitu memberikan hak kepada masing-masing individu terkait penggunaan seragam. “Jadi, implikasi ini kalau ada peraturan peraturan yang dilaksanakan oleh baik sekolah maupun Pemda yang melanggar keputusan ini, harus dalam waktu 30 hari dicabut peraturan tersebut,” tegas Nadiem.

Mendikbud Nadiem Makarim menyebutkan bahwa akan memberikan sanksi tegas jika terdapat sekolah yang masih melakukan tindak intoleran akibat pilihan atribut seragam. Seperti mempertimbangkan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
’’Kemendikbud siap melakukan menggunakan berbagai macam instrumen sanksi yang bisa digunakan, termasuk evaluasi ulang pemberian dana BOS,’’ jelasnya.

Nadiem juga menuturkan bahwa pihaknya dapat memberhentikan dana bantuan pemerintah kepada sekolah yang melakukan pelanggaran. ’’Kemendikbud mengambil posisi tegas, dan bahwa jika ada pelanggaran daripada esensi SKB tersebut,’’ tambahnya.

Kata dia, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk mengawasi pelaksanaan SKB Tiga Menteri. Sebab, sekolah tetap berada di bawah pembinaan pemda.

Adapun, keputusan untuk memakai seragam atau atribut berbasis keagamaan di dalam sekolah negeri di Indonesia adalah hak masing-masing individu. Seluruh pihak diminta untuk bisa saling menghargai. ’’Bahwa pakaian atau pakaian seragam dan atribut bagi para murid dan para guru adalah salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama,’’ tegas Nadiem.

Bagi daerah atau sekolah yang memiliki peraturan yang bersifat intoleran, maka kepala daerah dan sekolah diminta untuk mencabutnya dalam 30 hari sejak SKB diterbitkan. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top