Metro Kendari

Sikat ODOL, BPTD Bersama Tim Terpadu Gencarkan Operasi

KENDARINEWS.COM — Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVIII Sultra “galak”menindak truk-truk nakal yang Over Dimensi dan Over Loading (ODOL). Pasalnya hal tersebut, tidak hanya menyalahi aturan, namun juga merugikan negara, membahayakan pengguna jalan lain dan merusak infrastruktur jalan.

Kepala BPTD Wilayah XVIII Sultra, Benny Nurdin Yusuf (depan melangkah) saat memimpin operasi penertiban kendaraan ODOL di ruas jalan Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Rabu (15/9/2021).

Terbaru tim terpadu yang terdiri dari BPTD, BPJN Sultra, Polri, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Perhubungan dan petugas dari instansi terkait lainnya menggelar penertiban di ruas jalan Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe. Operasi ini targetnya berjalan selama tiga hari sejak kemarin, Selasa (14/9). Kemudian tidak hanya di Konawe, namun di sejumlah titik lainnya di Sulawesi Tenggara.

Benny Nurdin Yusuf

“Operasi seperti ini akan gencar kita lakukan. Kita tidak boleh membiarkan kendaraan Odol menjamur di Sulawesi Tenggara. Karena ini membahayakan keselamatan pengguna jalan dan merugikan negara, khususnya infrastruktur jalan. Dari hasil estimasi, karena Odol, kerugian negara mencapai Rp 43 triliun per tahun,” kata Kepala BPTD Wilayah XVIII Sultra, Benny Nurdin Yusuf saat dihubungi, Rabu (15/9/2021).

Ia mengatakan, penindakan yang dilakukan terhadap ODOL ini dengan melihat aspek-aspek pelanggaran. Serta penilaian, berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan khususnya pasal 277.

Berdasarkan hasil operasi yang dilakukan, sambungnya, kurang lebih 20 truck yang diperiksa. Benny menyebutkan, ada sejumlah kendaraan yang ditahan selama 14 hari di Polsek setempat karena masuk kategori ODOL. “Kemudian ada dua kendaraan yang BPTD amankan. Kita panggil pemiliknya untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik BPTD Sultra. Diproses pidana, namun kami bijaksanai pemilik diminta untuk menormalisasi kendaraannya. Jika tidak, maka dilanjutkan pemberkasan sampai tahap P21. Kemudian dari Kejaksaaan untuk melimpahkan ke pengadilan,” terangnya.

“Kami juga melakukan penindakan terhadap angkutan Barang B3 (bahan berbahaya dan beracun), karena tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang B3 yang dikeluarkan oleh Ditjen hubungan darat,” pungkasnya. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top