Hukum & Kriminal

Sikat Mafia Tanah, Polda-BPN Sultra Bentuk Satgas

KENDARINEWS.COM — Aksi mafia tanah di Sultra ibarat fenomena gunung es. Hanya sebagian kecil yang nampak dipermukaan. Padahal, persoalan tanah cukup besar, namun bersifat laten. Atas dasar itulah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sultra aktif mensertifikatkan lahan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Ilustrasi (int)

Kepala Kantor Wilayah BPN Sultra, Iljas Tedjo Prijono, SH mengaku siap memberantas mafia tanah di Sultra. Salah satu upayanya yakni memaksimalkan Satuan Tugas (satgas) mafia tanah. “Satgas tersebut terintegrasi, melibatkan Kementerian ATR/BPN dan penegak hukum, Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Timnya turun sampai ke daerah. Tujuannya mematikan seluruh jaringan mafia tanah di Indonesia,” ungkapnya di aula Bhumi Bhakti 21 Kanwil BPN Sultra, Rabu (29/9).

Persoalan mafia tanah katanya, tidak jauh dari masalah sengketa dan konflik. Menggunakan cara-cara yang melanggar hukum dan biasanya dilakukan oleh sekelompok orang secara terencana, rapi dan sistematis. Selain itu, mereka melibatkan sejumlah oknum, mulai hulu sampai hilir.

“Kami bersama penegak hukum melaksanakan instruksi Presiden dan diturunkan kepada Menteri ATR/BPN untuk memberantas kasus mafia tanah. Saat ini, ada satu kasus yang kita proses. Kasusnya sedang berjalan namun kami belum bisa menjelaskan secara detail,” ujarnya.

Program PTSL kata dia, menjadi salah satu cara memberantas praktek mafia pertanahan. Tahapan PTSL dimulai dari penyuluhan kemudian pendataan. Nantinya, seluruh bidang tanah di Sultra akan didaftarkan. “Pengumpulan data fisik seperti pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Lalu pengumpulan data yuridis yang meliputi pengumpulan alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah,” jelasnya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sultra, AKBP Bambang Wijanarka mengatakan pemberantasan mafia tanah menjadi program kerja Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Sebagai bentuk keseriusan, Polri telah membentuk satuan tugas (Satgas) mafia tanah.

“Setiap laporan polisi terkait perkara pertanahan yang masuk di Ditkrimum tentu saja akan saya tindak lanjuti dengan segera dan tuntas. Tetapi tetap mendasar pada fakta-fakta perkara yang ditemukan, baik dalam proses penyelidikan dan penyidikan,” kata AKBP Bambang Wijanarka saat dihubungi melalui Whatsap, Rabu (29/9).

Di Sultra, Satgas anti mafia tanah diketuai Kabid V Pertanahan Sultra. Sementara wakilnya, Kasubdit 2 Dit Reskrimum Polda Sultra. Satgas bertugas memaksimalkan koordinasi dan penyidikan perkara tanah yang menjadi target operasi perkara mafia tanah. “Namun mengenai progres dan target operasi yang ditetapka, bisa dikonfirmasi langsung kepada ketua Satgas mafia tanah provinsi,” tandasnya. (b/ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

To Top