Kolaka

Satu Desa di Kolaka Belum Bisa Terima DD


KENDARINEWS.COM — Di era orde baru, pemerintah desa (pemdes) sulit membangun karena minimnya anggaran. Di era kekinian, ketika anggaran bukan kendala utama membangun desa, justru pemdes dan pemerintah kabupaten seperti apatis mencairkan Dana Desa (DD).

Padahal pemerintah pusat menyediakan Dana Desa (DD) tahun 2021 di Sultra menembus angka Rp1,636 triliun. Sayangnya, duit sebanyak itu belum optimal dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Serapan anggaran oleh pemda, rata-rata masih rendah di triwulan kedua ini.

Serapan paling rendah adalah Kabupaten Buton Utara (Butur). Realisasi penyaluran BLT desa dan DD sejak Januari hingga Mei baru 15,01 persen. Padahal pagu DIPA-nya hanya Rp70-an miliar untuk 78 desa. Dibandingkan Kabupaten Konsel dengan pagu sekira Rp251,8 miliar untuk 336 desa, realisasi BLT desa dan DD sudah mencapai 33,11 persen.

Dalam kelompok DD dengan pagu Rp100-an miliar, hanya Kabupaten Kolaka Utara yang serapan anggarannya tertinggi. Persentasenya sekira 50,74 persen dari pagu Rp127,1 miliar.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Arif Wibawa mengungkapkan sampai dengan bulan Mei 2021, penyaluran DD sekira 32,34 persen atau sebesar Rp529,3 miliar dari total pagu DD. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan belum semua desa mengajukan pencairan DD tahap I, BLT Desa, dan DD earmarked (alokasi pengeluaran) 8 persen untuk Covid-19.

“Bahkan terdapat Pemda yang desanya sama sekali belum mengajukan pencairan BLT desa dan DD earmarked 8 persen sampai saat ini yakni Kabupaten Konawe Kepulauan (BLT Desa) dan Kabupaten Wakatobi (earmarked 8 persen),” ujar Arif Wibawa kepada Kendari Pos di ruang kerjanya, kemarin.

Arif menjelaskan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 2020 dalam rangka mengantisipasi dampak Covid-19 masih dilanjutkan di tahun 2021. Sebut saja, program padat karya tunai dan jaring pengaman sosial (JPS) atau perlindungan sosial, pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian di desa, pengembangan potensi desa, produk unggulan desa, dan kawasan perdesaan, serta peningkatan peran BUMDes.

“Untuk tahun 2021, program jaring pengaman sosial melalui pemberian BLT Desa masih menjadi prioritas Dana Desa bahkan dibayarkan penuh 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2021 dengan besaran Rp300.000 untuk setiap KPM. Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa dari alokasi Dana Desa yang diterimanya,” terangnya.

Ia berharap agar pemda-pemda di Sultra dapat segera mendorong percepatan pencairan DD terutama BLT desa dan DD earmarked 8 persen untuk Covid-19. Hal ini karena BLT desa sangat dinantikan dan dibutuhkan oleh masyarakat desa penerima BLT desa untuk membantu meringankan beban akibat pandemi Covid-19.

Sementara DD earmarked 8 persen juga diperlukan desa dalam rangka penanganan maupun pencegahan penyebaran Covid-19 di desa. “Apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi berupa pemotongan DD sebesar 50 persen dari DD yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2022. Penggunaan DD juga ditetapkan (earmarked) sebesar 8 persen dari total pagu Dana Desa yang dikelolanya untuk penanganan penyebaran Covid-19 di pedesaan,” pungkas Arif.

Sebagai tambahan informasi, penyaluran Dana Desa tahun ini mencakup 52 desa di Kabupaten Konawe yang sebelumnya sempat bermasalah. Pemerintah telah membuka blokir penyaluran DD sehingga seluruh desa di Kabupaten Konawe (291 desa) bisa mengajukan permohonan penyaluran DD kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari. Adapun satu desa bermasalah di Kabupaten Kolaka masih dalam proses penyelesaian oleh Pemda sehingga belum bisa dimintakan Dana Desa ke KPPN Kendari. (uli/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top