Bau-bau

Revisi RT-RW Pemkot Baubau Belum juga Tuntas

KENDARINEWS.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau melakukan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW). Proyek itu mulai dilaksanakan sejak tahun 2019 lalu. Sayangnya, hingga saat ini tahap revisi RTRW kota pemilik benteng terluas di dunia itu belum juga tuntas. Hal itu diakui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Baubau, Andi Hamzah Machmud. “Sudah dari tiga tahun lalu direvisi. Hari ini sementara dalam proses. Harusnya sudah selesai ini revisi RTRW. Hanya karena corona yang mengakibatkan terus terjadi pemotongan anggaran, makanya terhambat terus,” kata Andi Hamzah Machmud.

Tahun ini pihaknya berupaya agar proyek RTRW bisa rampung. Paling tidak berbagai dokumen yang disyaratkan tuntas. Makanya dalam kebijakan pemerintah tentang refocusing anggaran tahun ini, pihaknya akan mempertahankan budget untuk RTRW tak terpotong. “Tahun ini ada kita anggarkan untuk revisi. Tapi mau ada lagi refocusing anggaran 8 persen. Kalau terjadi pemotongan, bisa tidak jadi lagi. Tapi saya akan pertahankan itu. Masih ada kegiatan lain yang bisa dihilangkan,” terangnya.

Ia menjelaskan revisi RTRW itu bukan keinginan Pemerintah Daerah. Semua itu berdasarkan kajian peninjauan kembali (PK) yang dilakukan oleh Tim Ahli berdasarkan RTRW sebelumnnya. “Berdasarkan hasil PK itu harus dilakukan revisi. Makanya dilakukan perbaikan-perbaikan. Ternyata dari sekian persen itu, tata ruang kita mengalami perubahan-perubahan di lapangan. Maka perlu dilakukan penyesuaian. Termasuk mungkin mengakomodir kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi,” ucapnya.

Andi Hamzah Machmud mengakui, dari penetapan RTRW yang sebelumnya banyak yang tidak sesuai. Semua itu sebagai dampak dari pertumbuhan masyarakat dan perkembangan kota. “Tata ruang itukan kesepakatan untuk tujuan pembanguna dan kepentingan masyarakat. Dengan pertumbuhan masyarakat sekarang ini tentu banyak hal yang belum masuk dalam RTRW dan bisa kita masukkan dalam revisi ini. Contoh, terkait dengan pengembangan landasan pacu Bandara Udara Betoambari. Yang lalu hanya 2.000 meter sekarang bisa kita naikkan 2.500 meter. Seperti itu gambaranya,” tambahnya.

Terkait lanjutan revisi RTRW tersebut, untuk tahun ini Dinas PUPR akan melakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLS). Setelah dokumen itu rampung maka akan dikonsultasikan ke gubernur terkat dengan kebijakkan RTRW provinsi. “Karena kita harus sesuaikan dengan RTRW provinsi dan pusat,” katanya. Ia menambahkan, saat ini yang baru rampung adalah berkaitan dengan badan informasi geospasial. Sejak November lalu sudah selesai dikomunukasinya di pusat. “Jadi peta kita yang satu data sudah selesai. Sudah masuk di pusat. Tinggal kebijakan-kebjiakan tata ruangnya saja. Ini ada di provinsi dan kalau sudah tuntas, kita akan komunikasikan lagi dengan Kemetrian Tata Ruang. Semoga tahun ini semua dokumenya sudah tuntas. Sehingga 2022 kita sudah masuk dipembahasan untuk penetapan RTRW,” pungkas Andi Hamzah Machmud. (b/ahi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru


To Top